Secara hukum, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden diperlakukan sebagai pemberhentian dengan hormat. Konsekuensinya, sederet hak purnatugas yang diatur UU Nomor 7 Tahun 1978 tetap ia terima.
Undang-undang tentang hak keuangan dan administratif Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden itu merinci hak-hak tersebut pasal demi pasal. Berikut daftarnya.
Pensiun dan Tunjangan
Pasal 6 menyebutkan mantan Wapres berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya. Undang-undang tidak menuliskan angka nominal rupiah, karena nilainya mengikuti gaji pokok terakhir sang pejabat.
Pasal 7 menambahkan tunjangan-tunjangan yang mengikuti ketentuan pensiun pegawai negeri sipil. Pasal ini juga mencakup biaya air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wapres dan keluarganya.
Fasilitas Penunjang
Pada Pasal 8, mantan Wapres berhak menempati rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ia juga mendapatkan kendaraan negara lengkap dengan pengemudinya.
Sementara Pasal 11 mengatur hak mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden untuk dibantu staf yang diambil dari kalangan PNS.
Kapan Mulai Berlaku
Mengacu Pasal 9, pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan penjelasan undang-undang yang menyamakan pengunduran diri atas permintaan sendiri dengan pemberhentian hormat, seluruh rangkaian hak di atas menjadi bekal Gibran setelah ia resmi melepas kursi Wakil Presiden RI.
Mengapa Status Berhenti dengan Hormat Penting
Status pemberhentian menjadi kunci dalam skema hak purnatugas ini. Undang-undang hanya memberikan rangkaian hak tersebut kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden yang meninggalkan jabatan secara terhormat, sehingga cara seorang pejabat mengakhiri masa tugasnya menentukan fasilitas yang ia bawa pulang.
Pada kasus Gibran, itikad mundur atas permintaan sendiri justru menempatkannya persis dalam kategori yang dilindungi undang-undang. Ia tidak kehilangan pensiun pokok 100 persen, tidak kehilangan rumah kediaman dan kendaraan negara, dan tetap memperoleh jaminan kesehatan untuk dirinya beserta keluarga.
Rangkaian ketentuan ini sekaligus menunjukkan bagaimana negara merancang masa transisi para mantan pemimpinnya, agar tetap terjaga kehormatan dan kesejahteraannya setelah kekuasaan berpindah tangan.
Seluruh hak tersebut berlaku mengikuti ketentuan undang-undang tanpa memerlukan keputusan khusus, selama status pemberhentian dengan hormat telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU 7 Tahun 1978. Hal inilah yang membuat perdebatan publik soal fasilitas Gibran sejatinya sudah terjawab oleh teks undang-undang itu sendiri.
