Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang berkembang di lingkungan Federasi Futsal Indonesia (FFI) mendapat jawaban tegas dari Komite Hukum. KLB bisa digelar, tetapi hanya melalui jalur yang sudah diatur dalam AD/ART.
Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menyampaikan sikap itu dalam keterangan resmi pada Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan, FFI merupakan organisasi independen dan seluruh tata kelolanya mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
AD/ART itu disahkan bersama oleh seluruh anggota FFI dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Karena itu, aturan main tersebut berlaku dan harus dijalankan bersama.
"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," ujar Deny.
Isi Pasal yang Mengatur KLB
Menurut Deny, KLB adalah salah satu organ sekaligus mekanisme internal FFI. Pelaksanaannya sudah diatur secara jelas dalam AD/ART, tepatnya pada ART Pasal 31 ayat (2) huruf c.
Pasal itu membuka dua jalur. Jalur pertama: permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif. Jalur kedua: permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh Anggota FFI yang memiliki hak suara.
Anggota yang memiliki hak suara adalah Asosiasi Futsal Provinsi dan klub futsal profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART.
Selain itu, permintaan KLB harus memenuhi syarat formal: disampaikan secara tertulis kepada FFI, ditandatangani pejabat yang berwenang, dan memuat agenda sesuai kewenangan KLB. Permintaan itu kemudian akan diverifikasi oleh FFI.
Aspirasi Dihormati, Cara Harus Konstitusional
Deny memastikan Komite Hukum menghormati setiap aspirasi anggota. Namun ia mengingatkan agar aspirasi disampaikan lewat jalur organisasi yang sah, bukan cara-cara di luar mekanisme AD/ART.
"Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional," kata Deny.
Dengan penegasan ini, Komite Hukum FFI berharap seluruh pihak mengedepankan mekanisme organisasi dalam menyikapi dinamika yang berkembang di tubuh federasi futsal nasional, agar ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional tetap terjaga.
