Sepuluh klub Pro Futsal League (PFL) mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI). Komite Hukum FFI mengingatkan, aspirasi itu tetap harus disampaikan lewat jalur organisasi yang diatur AD/ART.
Tujuh dari sepuluh klub tersebut menggelar konferensi pers bersama Budi Setiawan, Sekretaris Jenderal FFI yang baru diberhentikan. Ketujuh klub itu adalah Blacksteel, Pangsuma FC, Halus FC, Proton, Bintang Timur Surabaya (BTS), Cosmo, dan Kuda Laut Nusantara (KLN).
Tiga klub lain — Unggul FC, Nanzaby, dan Mimika FC — tidak hadir di Jakarta, tetapi disebut mendukung penuh langkah tersebut bersama beberapa Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Keluhan yang mereka sampaikan menyangkut tata kelola organisasi, transparansi anggaran, serta penyelenggaraan kompetisi yang dinilai tidak profesional.
Komite Hukum: Jalur Sah Sudah Diatur
Komite Hukum FFI menegaskan AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota yang disahkan pada Kongres Biasa 12 Mei 2026. Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menyatakan, "AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama."
Menurut ART Pasal 31 ayat (2) huruf c, KLB dapat digelar atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif, atau atas permintaan tertulis minimal dua pertiga seluruh anggota pemilik suara. Anggota pemilik suara adalah AFP dan klub futsal profesional yang memenuhi syarat AD/ART.
Permintaan KLB harus disampaikan secara tertulis kepada FFI, ditandatangani pejabat berwenang, dan mencantumkan agenda yang menjadi kewenangan kongres. FFI kemudian memverifikasi permintaan itu.
"Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional," kata Deny.
