Isu niat mundur Wapres Gibran Rakabuming Raka membuat banyak orang penasaran: seandainya benar, masih dapatkah ia fasilitas rumah dari negara?
Isu tersebut menyebut niat mundur telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi pengunduran diri itu, dan surat pengunduran diri formal tidak disajikan sebagai fakta terkonfirmasi. Jadi penjelasan berikut adalah penerapan aturan pada skenario hipotetis, bukan kabar bahwa Gibran sudah mundur.
Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas rumah yang layak dari negara, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1). Pengunduran diri termasuk berhenti dengan hormat, sehingga secara aturan hak itu tetap melekat.
Hanya Satu Kali Seumur Hidup
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 mengatur mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat menerima satu rumah yang layak, diberikan hanya sekali seumur hidup, beserta perabotnya. Semua pajak, pengurusan dokumen, dan biaya yang terkait dengan rumah ditanggung penuh kas negara, dan undang-undang tidak mensyaratkan masa jabatan minimum untuk hak ini.
Bagaimana Rumah Disediakan?
PMK Nomor 120/PMK.06/2022 merinci cara penyediaannya: membeli tanah beserta bangunan, membeli tanah lalu membangun, atau membangun di tanah milik mantan pejabat itu sendiri, dengan mempertimbangkan standar kelayakan, aspek keamanan Paspampres, dan kemampuan keuangan negara. Secara prosedur, surat pengunduran diri wakil presiden disampaikan ke MPR.
Ada celah administratif yang belum terjawab. Perpres 52/2014 mengasumsikan rumah disiapkan sebelum pejabat selesai menjabat dan dirancang untuk akhir masa jabatan normal lima tahun. Untuk wapres yang mundur mendadak, penyediaannya masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah.
Fasilitasnya tidak berhenti di rumah. Mantan wapres yang berhenti dengan hormat juga berhak seumur hidup atas pensiun pokok dan tunjangan hari tua setara pensiunan aparatur negara, biaya operasional rumah tangga seperti listrik, air, dan telepon, biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga, serta mobil dinas negara dengan sopir pribadi. Kesimpulannya, aturan memang menyediakan fasilitas itu, tetapi semuanya baru berlaku setelah pengunduran diri resmi, sesuatu yang hingga kini belum terkonfirmasi.
Dengan kata lain, perdebatan soal rumah bagi Gibran saat ini masih sebatas membaca bunyi aturan. Selama belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan ke MPR dan pernyataan resmi dari pihak terkait, seluruh fasilitas tersebut belum menjadi hak yang berjalan, melainkan sekadar ketentuan yang akan berlaku apabila syarat berhenti dengan hormat terpenuhi.
