Publik bertanya-tanya siapa pengusaha berinisial AK yang akan ditertibkan Satgas PKH; inisial itu diduga mengarah pada Arif Kurniawan, sang Raja Nikel Indonesia.
Pengumuman Satgas Penertiban Kawasan Hutan soal rencana pengambilalihan lahan hutan yang dikuasai pengusaha berinisial AK membuat nama Arif Kurniawan mencuat. Satgas yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu tidak menyebut nama lengkap, sehingga keyakinan bahwa AK adalah Arif Kurniawan masih berstatus dugaan.
Arif bukan pemain kecil. Ia disebut menguasai konsesi tambang nikel sekitar 71.000 hektare, dan bersama mitra bisnisnya Edi Liu Amas dilaporkan memegang saham di sedikitnya 20 konsesi tambang nikel di Indonesia. Luas konsesinya disebut jauh melampaui tambang Weda Bay Nickel di Maluku Utara yang digambarkan sebagai tambang nikel terbesar dunia.
Sepertiga Pasar Nikel Indonesia
Pada 2024, Arif dilaporkan menguasai sekitar sepertiga total penjualan nikel Indonesia dengan nilai sekitar US$3 miliar. Bisnisnya berjalan lewat PT Dua Delapan Resources, sementara latar belakang profesionalnya adalah mantan pekerja Glencore Plc, perusahaan tambang dan energi internasional asal Swiss.
Walau demikian, namanya nyaris tak dikenal di lingkaran bisnis dan politik Indonesia. Profil Bloomberg akhir 2025 berjudul "How a reclusive ex-Glencore trader became Indonesia's nickel king" adalah yang mengangkat sosok tertutup ini ke permukaan.
Keterangan Resmi Satgas PKH
Di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 4 November 2026, juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyatakan satgas akan menyita seluruh kawasan hutan yang dikuasai Arif dan jaringan AK. Penertiban dilakukan secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan hutan ilegal oleh perusahaan terafiliasi.
Satgas, kata Barita, telah menginventarisasi, memverifikasi, dan menertibkan aktivitas bisnis serta penguasaan hutan perusahaan dalam jaringan tersebut. Denda administratif dan pemulihan aset akan dikejar sesuai kriteria pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.
Barita juga menegaskan sanksi administratif tidak menghalangi pertanggungjawaban pidana; bila ditemukan tindak pidana, proses pidana berjalan bagi siapa pun yang terlibat, termasuk AK. Pemeriksaan turut menyentuh dugaan keterkaitan perusahaan afiliasi AK dengan aparat penegak hukum, termasuk dugaan backing jenderal polisi bintang empat. Nama jenderal itu tidak disebutkan Barita, dan dugaan tersebut masih dalam tahap verifikasi.
Dengan skala konsesi dan nilai penjualan sebesar itu, langkah penertiban terhadap jaringannya menjadi salah satu agenda besar Satgas PKH. Namun hingga ada pernyataan resmi yang menyebut nama secara langsung, posisi Arif Kurniawan dalam perkara ini tetap harus ditulis dengan kata diduga.
