"Tidak ada pilihan selain meninggalkan jabatan." Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra itu menggambarkan posisi Gibran Rakabuming Raka, yang kini berada di persimpangan antara mundur dan dimakzulkan.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang bersifat final membuat Gibran tak lagi memiliki ruang. Meski begitu, Gibran disebut sempat diminta Presiden Prabowo Subianto untuk tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai keduanya bertemu pada 10 November 2026.
Perkembangan bergerak cepat. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma pada 11 November. Surat itu tiba di MPR pada 12 November pukul 11.00 WIB, beberapa jam sebelum paripurna DPR membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan telah menerima surat Presiden terkait Gibran yang berisi permintaan agenda MPR, dan meminta publik menghormati proses yang berjalan.
Daftar 8 Perbedaan Hak
Di luar gedung parlemen, publik sibuk membandingkan konsekuensi dua jalur berhenti tersebut terhadap hak-hak sang Wapres, dengan merujuk UU Nomor 7 Tahun 1978.
Pada jalur mundur, Wapres disebut tetap menerima: uang pensiun; tunjangan janda bagi istri yang ditinggalkan; rumah negara yang boleh ditempati dan dipelihara negara; kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya; uang representasi setiap bulan seumur hidup; serta tunjangan jabatan. Keluarganya juga disebut berhak atas pemakaman dengan upacara apabila ia wafat, dan perawatan kesehatannya beserta keluarga ditanggung negara setiap bulan.
Sebaliknya pada jalur pemakzulan, seluruh hak itu disebut gugur: pensiun tidak diterima, tunjangan janda tidak ada, rumah negara tidak disediakan, kendaraan dinas dikembalikan, uang representasi dan tunjangan jabatan tidak diberikan, pemakaman tanpa upacara, dan perawatan kesehatan tidak disediakan.
Bantahan Mahfud MD
Perbandingan itu langsung dibantah Mahfud MD. Ia menyatakan tidak sepakat dengan poin-poin yang menyangkut uang pensiun dan hak keuangan pada urutan pertama sampai kelima.
Mahfud menegaskan, peraturan perundang-undangan tidak mengenal pencabutan hak pensiun presiden atau wakil presiden yang diberhentikan di tengah masa jabatan. Karena itu, menurutnya, hak pensiun maupun fasilitas negara tidak berbeda antara pejabat yang mengundurkan diri dan yang dimakzulkan.
Bila kursi Wapres akhirnya kosong, pengisiannya mengikuti mekanisme UU Pemilu 2017. Sementara Pasal 7C UUD 1945 mengatur bahwa presiden pengganti antarwaktu harus berasal dari wakil presiden.
