Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir setelah delapan fraksi di DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Bila usulan itu berujung pencopotan, sang istri, Selvi Ananda, disebut bakal kehilangan sederet jabatan yang melekat padanya.
Namun penting dicatat sejak awal: yang terjadi saat ini baru usulan dan proses di DPR, sebagaimana dilaporkan pada Selasa, 11 November 2026. Belum ada pemakzulan yang tuntas, sehingga kehilangan jabatan yang dialamatkan kepada Selvi masih bersifat hipotetis.
Dalam forum HMP, isu ijazah Gibran menjadi salah satu sorotan. Perwakilan PAN, Sarifudin Sudding, juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dukungan penandatangan tersebar di semua fraksi. PKS menyumbang jumlah terbanyak, 28 orang, diikuti Demokrat 18 orang. PDIP dan PKB masing-masing 14 orang, dengan nama Adian Napitupulu termasuk di jajaran PDIP. Golkar 13 orang, Gerindra 11 orang, NasDem disebut seluruh anggota fraksi tanpa angka pasti, dan PAN hadir melalui Sarifudin Sudding tanpa rincian jumlah penandatangan.
Jabatan yang Terancam Gugur
Dua jabatan Selvi yang paling disorot adalah Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) periode 2024–2029 dan Bunda PAUD Nasional. Dekranas mengurusi pengembangan kerajinan Indonesia, sedangkan Bunda PAUD berkiprah di bidang pendidikan anak usia dini.
Kedua jabatan itu melekat pada posisi Selvi sebagai istri wakil presiden. Artinya, bila posisi itu berakhir lewat pemakzulan, jabatan-jabatan tersebut ikut gugur dengan sendirinya.
Perlu dipahami pula bahwa HMP adalah mekanisme resmi yang disediakan bagi DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan yang dinilai penting. Usulan yang masuk tidak serta-merta berarti keputusan sudah diambil, karena prosesnya tetap harus berjalan mengikuti tahapan yang berlaku di parlemen, dari pembahasan di forum hingga pengambilan sikap resmi fraksi-fraksi. Dengan posisi yang masih berupa usulan, segala pembahasan soal jabatan Selvi Ananda yang disebut terancam gugur pun masih berada di wilayah andaikata. Dinamika politik di Senayan masih bisa bergerak ke berbagai arah, dan hasil akhirnya baru akan diketahui setelah proses HMP benar-benar dijalankan dan diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku, bukan sebelumnya.
Sampai sekarang, HMP baru merupakan jalur prosedural yang ditempuh di DPR. Tidak ada laporan yang menyatakan Gibran sudah dicopot, sehingga publik sebaiknya membaca isu ini sebagai wacana politik yang prosesnya masih berjalan.
