Kenapa Gibran mundur trending? Frasa itu melonjak di pencarian Google setelah desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri kembali disuarakan, kali ini oleh PDIP di tengah polemik ijazah yang belum mereda.
Pada Senin, 9 November 2026, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera meminta Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan melalui DPR. Menurut Andreas, usulan mundur sudah disampaikan banyak anggota DPR dan pengamat sejak awal, tetapi belum mendapat tanggapan dari Gibran.
Polemik ini berpijak pada dua putusan pengadilan. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Gugatan itu diajukan Muhammad Subhan Palal ke PTUN Jakarta.
Apa kata MK dan MA?
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tamat SMA. Namun MK menolak permohonan para pemohon karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum, dan menegaskan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran dan para pendukungnya tetap bersikeras bahwa ia memiliki ijazah. Gibran pernah menyampaikan kepada publik: kalau tidak punya ijazah SLTA, bagaimana ia bisa kuliah?
PSI minta klarifikasi, DPR tunggu masa sidang
Tidak semua pihak sepakat dengan desakan mundur. Ketua DPP PSI Bestari Barus meminta Gibran diberi kesempatan klarifikasi langsung kepada publik terlebih dahulu. Menurutnya, polemik ijazah tidak harus langsung berujung pada tuntutan pengunduran diri.
Sementara itu, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR mengemuka sebagai pintu masuk proses pemakzulan. Dukungan datang dari NasDem, Golkar, hingga PKS. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa reses berakhir pada 10 November 2026.
Di luar parlemen, massa Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi di depan Istana Wakil Presiden pada Senin, 9 November, mendesak Gibran mundur. Namun perlu ditegaskan: hingga artikel ini ditulis, Gibran belum mengundurkan diri, dan belum ada keputusan resmi yang memberhentikannya dari jabatan Wakil Presiden.
