Penjualan mobil listrik melesat, tetapi perlindungan untuk penggunanya belum ikut melesat. Sorotan itu datang dari Senayan: anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menilai produk asuransi mobil listrik di Indonesia masih terbatas.
Legislator Fraksi PKB tersebut menilai perlindungan pengguna kendaraan listrik masih lemah. Kepastian perlindungan atas komponen bernilai tinggi, terutama baterai, belum dirasakan konsumen, padahal baterai adalah komponen termahal sekaligus terpenting pada mobil listrik.
Persoalannya, produk asuransi yang ada belum benar-benar disesuaikan dengan mobil listrik. Polis yang berlaku umum belum menjawab risiko spesifik kendaraan listrik, sehingga perlindungan yang diterima konsumen belum optimal.
Perusahaan Asuransi Diminta Berbenah
Kaisar menegaskan perusahaan asuransi jangan cuma membonceng tren. Ia meminta polis dirancang sesuai karakter dan risiko mobil listrik, dengan perlindungan yang mencakup baterai dan pengisian daya.
Kerja sama dengan industri otomotif, pabrikan, dan diler juga dinilai penting agar produk asuransi tepat sasaran. Pemerintah, di sisi lain, perlu hadir melalui regulasi, termasuk standar minimum perlindungan baterai dan charging.
Dari Produksi hingga Purna Jual
Jika asuransi tertinggal dari pertumbuhan penjualan, konsumen yang dirugikan. Kaisar pun mendorong Indonesia memperkuat ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh, dari produksi dalam negeri sampai layanan purna jual, agar tidak sekadar menjadi pasar.
Ia menyebut Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor sebagai contoh pelaku industri yang mulai memetakan kebutuhan pasokan lokal. Agenda besarnya: industri kendaraan listrik domestik yang mandiri, rantai pasok yang kuat, daya saing industri lokal yang meningkat, dan kebijakan transisi kendaraan listrik yang siap.
