HMP mendadak trending di Google Trends Indonesia pada Rabu, 11 November 2026. Pemicunya: 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan itu disampaikan ke pimpinan DPR dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Saan menyebut total 120 anggota sudah menandatangani usulan HMP tersebut.
Lalu, apa itu HMP? Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Lewat HMP, DPR bisa menyatakan pendapat resmi terhadap kebijakan pemerintah atau terhadap pejabat negara — termasuk wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Siapa saja yang mengusulkan?
Komposisi 120 pengusul itu tersebar di delapan fraksi: PKS 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN satu orang atas nama Sarifuddin Sudding.
Nama-nama yang membacakan usulan dari tiap fraksi antara lain Dolfie OFP (PDIP), Ahmad Doli Kurnia (Golkar), Sugeng Suparwoto (NasDem), Muhammad Khozin (PKB), Mardani Ali Sera (PKS), dan Sarifuddin Sudding (PAN).
Kenapa ijazah Gibran dipersoalkan?
Polemik ini berakar pada putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri setara SMA. Mahkamah Agung kemudian memperkuatnya lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Usulan HMP mulai beredar sejak Senin malam, 9 November, dan pada Selasa sudah ditandatangani lebih dari 25 anggota — melewati batas minimal pengajuan — sebelum membengkak menjadi 120 nama pada Rabu.
Penting dicatat, HMP bukan berarti Gibran langsung dimakzulkan. HMP adalah tahapan awal berupa pernyataan sikap DPR, dan proses selanjutnya masih mengikuti mekanisme parlemen. Meski begitu, pengajuan oleh 120 anggota dari semua fraksi membuat isu ini menjadi salah satu momen politik paling panas di Senayan tahun ini.
