Upah minimum menjadi perbincangan hangat setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengubah sistem pengupahan di Indonesia. Kini, upah minimum tidak lagi satu lapis, melainkan empat tingkatan.
Empat tingkatan itu adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Pembagian ini diatur dalam Pasal 137 ayat (1) undang-undang tersebut.
Dalam mekanisme penetapannya, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, gubernur berwenang menetapkan UMK dan UMSK. Ada hierarki yang tegas: UMK baru ditetapkan setelah UMP disahkan, dan nominal UMK wajib lebih tinggi dari UMP.
Dihitung dari Kebutuhan Hidup Layak
Perhitungan upah minimum kini bersandar pada tiga hal, sebagaimana diatur Pasal 138: kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Data ekonomi dan ketenagakerjaan wajib bersumber dari lembaga pemerintah di bidang statistik, yang juga ditugasi melakukan survei KHL riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pasal 139 membuka dua jalur perhitungan: formula upah minimum atau acuan KHL. Formula itu menggabungkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, dan indeks tertentu yang nilainya berada di antara 0,5 dan 1.
Kabar baik bagi pekerja: penetapan resmi wajib mengambil nilai tertinggi antara hasil formula dan angka KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Artinya, upah yang ditetapkan adalah yang paling menguntungkan pekerja dari dua jalur tersebut.
Sektor Tertentu Bisa Lebih Tinggi
Lapisan sektoral UMSP dan UMSK memberi pemerintah alat untuk menetapkan upah lebih tinggi pada sektor yang dinilai mampu membayar, tanpa harus menaikkan upah di seluruh provinsi. Kebijakan pengupahan sendiri disusun Pemerintah Pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan.
Aturan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Bagi jutaan pekerja di Indonesia, mekanisme baru ini akan sangat menentukan besaran upah minimum yang mereka terima pada penetapan berikutnya.
Sebagai jaring pengaman, upah minimum berlaku sebagai upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun. Dengan empat tingkatan baru ini, pekerja di daerah maupun di sektor tertentu berpotensi memperoleh perlindungan upah yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan sektor tempat mereka bekerja.
