Nama Irjen Ahrie Sonta menjadi perbincangan hangat setelah sidang etik Polri menjatuhkan sanksi terberat kepadanya: pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri pada Selasa, 10 November 2026.
Putusan itu diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menilai perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela, sekaligus menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan dari kedinasan Polri.
Ahrie Sonta dijerat karena dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan akses terhadap perangkat teknologi informasi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah.
Majelis menjeratnya dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Banding Diajukan, Sidang Berlangsung Maraton
Ahrie tidak menerima begitu saja putusan tersebut. Ia menyatakan akan mengajukan banding, dan permohonan itu akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding sesuai mekanisme internal Polri.
Sidang etiknya sendiri berlangsung maraton sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 20.10 WIB pada Selasa, 10 November 2026, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Sidang dipimpin Komjen Pol Ahmad Dofiri sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua dan tiga anggota majelis lainnya.
Kasus yang Menyeret Empat Jenderal
Kasus Ahrie merupakan bagian dari perkara besar yang menyeret empat perwira tinggi Polri. Bareskrim sebelumnya menetapkan mereka sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan sasaran antara lain Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha.
Sementara sidang etik sudah memutus pemecatan Ahrie, penyidikan pidananya tetap berjalan di Bareskrim Polri. Hasil banding nantinya akan menentukan apakah sanksi PTDH ini berkekuatan tetap.
