Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan pada Senin, 9 November 2026. Polri mengajukan perlindungan bagi enam saksi kasus tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebuah langkah yang menandai penyidikan memasuki babak baru.
Permohonan perlindungan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi Minggu, 8 November 2026. Menurutnya, berkas permohonan dari kepolisian sudah diterima dan kini sedang ditelaah untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan.
"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," ujar Susilaningtias. LPSK belum bersedia mengungkap identitas keenam saksi, dan belum ada kepastian mengenai berapa lama penelaahan akan selesai.
Perkara ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Prabowo dan sejumlah pihak lain yang disebut berlangsung sejak 2025. Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Siapa saja empat tersangkanya?
Empat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka paling akhir, yakni pada 5 November 2026. Sementara itu, Ahrie Sonta Nasution melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, menyatakan kesediaannya mengikuti seluruh tahapan penyidikan.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin pada Minggu, 8 November 2026, membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri dalam perkara ini. Bantahan itu disampaikan untuk meluruskan kabar yang beredar di tengah publik.
Langkah Polri mengajukan perlindungan saksi juga beriringan dengan agenda Komisi III DPR RI yang akan menggelar rapat kerja khusus bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pekan depan. Selain itu, sejumlah laporan menyebut wacana pendalaman unsur makar mulai menjadi fokus, meski Polri belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal tersebut.
