UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mendadak viral pada Senin, 9 November 2026, karena satu aturannya yang langsung menyentuh jutaan pekerja: perusahaan kini dilarang menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja.
Undang-undang ini disahkan DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 6 Oktober 2026, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. UU tersebut kemudian ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan kini berstatus berlaku.
Kelahiran UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024. Putusan itu memerintahkan agar aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, dengan tenggat dua tahun hingga 31 Oktober 2026 — dan UU 27/2026 disahkan sekitar tiga pekan sebelum batas waktu tersebut.
Pasal 78: Larangan Menahan Ijazah
Inti aturan yang paling banyak dibicarakan ada di Pasal 78 ayat (1): pemberi kerja dilarang mensyaratkan ijazah atau dokumen pribadi pekerja dan menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif.
Ada pengecualian di Pasal 78 ayat (2): larangan itu tidak berlaku untuk ijazah atau dokumen dari pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian kerja tertulis, untuk kepentingan yang dibenarkan hukum. Larangan serupa juga diatur Pasal 50 ayat (1), yang melarang pelaksana penempatan tenaga kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja sebagai jaminan penempatan.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, UU ini memuat 13 ketentuan atau pilar baru. Pekerja yang ijazahnya ditahan dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan atau Posko Pengawasan Ketenagakerjaan.
Pasal 228: PHK Harus Dicegah Dulu
Selain soal ijazah, Pasal 228 mengatur pencegahan pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja, pekerja atau buruh, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah wajib mengupayakan pencegahan PHK melalui sepuluh tahapan, dan PHK wajib diupayakan penyelesaiannya lewat perundingan bipartit secara musyawarah mufakat.
UU ini juga mengatur dana cadangan pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, serta perlindungan bagi pengemudi ojek online dan pekerja platform. Namun, aturan teknis pelaksanaannya masih membutuhkan peraturan pemerintah turunan.
