Kata kunci "ijazah Gibran" ramai dicari di Indonesia pada Kamis (12/11/2026) setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026, yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026. Surat yang dicabut adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dengan pencabutan ini, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lantas, apa yang menjadi dasar pencabutan tersebut?
Putusan Mahkamah Agung yang Memenangkan Subhan Palal
Pencabutan suket merupakan pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Salinan putusan itu dirilis pada Selasa (10/11/2026), setelah MA mengabulkan gugatan yang diajukan advokat Subhan Palal.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut batal dan memerintahkan kementerian terkait mencabutnya. MA menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan sekolah menengah atas atau pendidikan sederajat.
Perkara ini berawal dari gugatan Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan kasasi MA itu berkaitan dengan putusan pengadilan tingkat sebelumnya.
Yusril: Putusan Sudah Final
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan suket adalah pelaksanaan putusan MA. Menurutnya, putusan MA sudah final, sehingga penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mempertahankan keberlakuan suket melalui perkara tersebut.
Kemendikdasmen menyampaikan pencabutan itu kepada Ketua PTUN Jakarta pada Kamis (12/11/2026), sekaligus meminta penghentian pemeriksaan gugatan terkait karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi.
Sebagai catatan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri Gibran. Perlu dipahami pula bahwa perkara ini menyangkut keputusan administrasi soal surat penyetaraan pendidikan, bukan penetapan langsung mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
