Frasa "tawanan perang" ramai dicari di Indonesia pada Kamis (12/11/2026) setelah terungkap seorang warga negara Indonesia menjadi tawanan perang pertama asal Indonesia yang ditangkap militer Ukraina.
Pria berusia 49 tahun asal Blitar, Jawa Timur, yang diidentifikasi dengan inisial AS itu ditangkap setelah kelompoknya dihantam serangan pesawat nirawak Ukraina di wilayah Zaporizhzhia, salah satu titik pertempuran paling sengit di garis depan konflik Rusia-Ukraina.
Kabar ini pertama kali diungkap proyek pemerintah Ukraina bernama I Want to Live, layanan bagi tentara Rusia yang ingin menyerah, dan dikutip sejumlah media internasional pada Rabu (11/11/2026).
Bagaimana Seorang WNI Bisa Sampai ke Medan Perang?
Menurut proyek I Want to Live, AS direkrut pada 27 Mei 2026 dan berangkat menuju Moskow pada 22 Juli 2026 bersama seorang rekan bernama Charles Kumar. Mereka dijanjikan pekerjaan sipil di bidang konstruksi.
Namun setibanya di Rusia, keduanya menandatangani dokumen yang ternyata merupakan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. AS kemudian ditempatkan di Brigade ke-39 dengan nomor satuan militer 35390 dan dikirim ke zona konflik.
Pola ini bukan kasus tunggal. Calon korban dijaring lewat media sosial dan aplikasi pesan singkat dengan tawaran pekerjaan di bidang logistik, keamanan perbatasan, dan konstruksi pertahanan. Setibanya di Rusia, mereka justru diarahkan menandatangani kontrak militer.
Angka 283 yang Mengejutkan
Proyek I Want to Live mencatat sekitar 283 WNI direkrut untuk bertempur bagi Rusia dalam sembilan bulan pertama tahun 2026. Jumlah itu melonjak tajam dibandingkan tiga tahun sebelumnya, ketika jumlahnya tidak lebih dari 10 orang.
Di dalam negeri, Polres Metro Jakarta Barat telah membongkar jaringan perekrutan tersebut dan menetapkan enam tersangka, termasuk dua warga negara Rusia dan Ukraina. Sedikitnya 23 WNI diketahui telah diberangkatkan melalui jaringan itu, dan satu di antaranya dilaporkan tewas.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan KBRI di Kyiv telah meminta akses kekonsuleran untuk melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap kondisi AS. Sebagai catatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
