Kalau seorang wakil presiden resmi mundur, fasilitas apa saja yang tetap ia dapatkan? Dalam konteks wacana soal Wapres Gibran Rakabuming Raka, jawabannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Penjelasan ini perlu dibaca sebagai uraian aturan, bukan kabar kejadian. Fasilitas purnajabatan baru berlaku setelah pengunduran diri resmi selesai, dan pengunduran diri wapres pun mengikuti proses konstitusional serta parlemen yang melibatkan DPR dan MPR.
Wacana ini ramai setelah pimpinan DPR menerima usulan terkait Gibran dari 120 anggota DPR yang diajukan sebagai Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden adalah dasar hukum utama yang mengatur hak-hak bekas presiden dan wakil presiden.
Isi Paket Purnajabatan Wapres
Hak pertama adalah uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Berikutnya, mantan wapres berhak atas rumah yang disediakan negara, kendaraan, dan dukungan rumah tangga.
Perawatan kesehatan juga dijamin untuk mantan wapres dan keluarganya melalui fasilitas negara. Pengamanan dan pengawalan melengkapi paket purnajabatan tersebut.
Kerangka hak purnajabatan ini sebenarnya bukan hal baru dalam ketatanegaraan Indonesia. UU 1978 disusun untuk memastikan mantan presiden dan wakil presiden tetap mendapatkan jaminan hidup yang layak, tempat tinggal, kendaraan, dukungan rumah tangga, perawatan kesehatan untuk diri dan keluarga, serta pengamanan setelah tidak lagi menjabat. Karena sudah diatur undang-undang, hak-hak itu berlaku umum bagi siapa pun yang pernah menduduki jabatan tersebut dan berhenti melalui proses yang sah. Jadi, ketika publik membicarakan fasilitas Gibran andaikata ia mundur, yang dibicarakan sesungguhnya adalah penerapan aturan lama yang berlaku bagi semua mantan wapres, bukan perlakuan istimewa yang dibuat khusus.
Paket ini berbeda dari fasilitas yang lebih luas ketika masih menjabat. Dikutip dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, prosedur mundur harus formal dan sah menurut hukum. Perlu dicatat pula, tidak ada fasilitas baru atau khusus yang lahir dari pengunduran diri itu sendiri, karena semua sudah diatur dalam UU 1978.
