Sebanyak empat perwira telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu target. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran masing-masing dalam rapat Komisi III DPR, Kamis, 12 November 2026.
Penetapan tersangka bukan berarti kesalahan telah terbukti. Keempatnya masih diduga melakukan peran-peran berikut dan tetap dilindungi asas praduga tak bersalah.
1. Listyo Sigit Prabowo
Mantan Kapolri ini diduga menjadi pemberi perintah penyadapan sekaligus penentu target. Instruksi diduga ia sampaikan secara lisan dan melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta. Ia juga disebut sebagai end user atau penerima akhir hasil sadapan.
2. Slamet Uliandi
Mantan Kadiv TIK berpangkat Irjen ini diduga menyetujui dilaksanakannya penyadapan. Selain itu, ia diduga meneruskan laporan harian dan laporan analisis hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo.
3. Eko Hadi Santoso
Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah target tertentu dari Slamet yang bersumber dari Listyo. Ia diduga menyetujui target tersebut melalui WhatsApp, padahal tidak ada surat permintaan dari penyidik yang menyertainya.
4. Ahrie Sonta
Mantan Plt Kabagmon ini diduga meneruskan perintah kepada operator pelaksana penyadapan dan melaporkan hasilnya kepada Listyo. Ia juga diduga memerintahkan penghapusan data sadapan serta pembubaran grup WhatsApp berisi perintah penyadapan.
Kasus ini menjadi sorotan besar karena menyeret nama mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi. Kelanjutan proses hukum terhadap keempat tersangka akan menentukan terbukti atau tidaknya dugaan penyadapan terhadap Presiden tersebut.
Diungkap dalam Forum Resmi DPR
Pengungkapan peran keempat tersangka dilakukan Kapolri dalam rapat resmi bersama Komisi III DPR, komisi yang membidangi urusan hukum dan kepolisian. Forum tersebut membuat konstruksi dugaan penyadapan ini tercatat secara terbuka dan dapat diakses publik.
Dari paparan itu terlihat dugaan pola kerja yang terstruktur: ada pemberi perintah, penyetuju pelaksanaan, penyetuju target, hingga eksekutor yang berhubungan langsung dengan operator. Dugaan penghapusan data dan pembubaran grup percakapan menambah daftar pertanyaan yang kini menunggu jawaban melalui proses hukum yang berjalan.
Dengan target setinggi kepala negara, kasus ini dinilai sebagai salah satu dugaan pelanggaran paling serius yang pernah diungkap di lingkungan kepolisian. Semua pihak kini menunggu pembuktian resmi agar dugaan yang menyeret empat perwira tersebut tidak berhenti sebagai wacana publik semata. Proses hukum yang transparan pun menjadi tuntutan banyak kalangan.
