Lapangan Pekerjaan
Bupati Biak, Herry Ario Naap, menyampaikan bahwa pemekaran wilayah di Tanah Papua bertujuan untuk mempersingkat jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat adat Papua di pedesaan. Pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta menyediakan peluang kerja baru bagi masyarakat adat Papua.
Dengan adanya pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua, masyarakat memiliki harapan besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Masyarakat adat Saereri berharap bahwa pemerintah pusat dapat mewujudkan pembentukan Provinsi Papua Utara.
Panglima Adat Papua, Yosef Daud Korwa, menekankan bahwa pembentukan daerah otonom baru di Papua dapat meningkatkan martabat masyarakat adat Papua. "Khususnya, pemekaran wilayah di Provinsi Papua akan menawarkan kesempatan pekerjaan baru bagi generasi muda masyarakat adat Papua," katanya.
Dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua, diharapkan aspirasi pembentukan wilayah Saereri sebagai Provinsi Papua Utara dapat diterima.
Masyarakat adat berharap bahwa pemekaran wilayah di Tanah Papua dapat memberikan peluang bagi masyarakat adat Papua untuk menduduki posisi tertentu dalam Aparatur Sipil Negara. Pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh kabupaten/kota di Tanah Papua.
Seorang akademisi dari Biak, Dr. Muslim Lobubun MH, menilai bahwa pembentukan daerah otonom baru di Papua dapat mempercepat pemerataan pembangunan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Dari sisi ekonomi, pemekaran wilayah di Provinsi Papua diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah. "Pemekaran daerah juga berpotensi menyerap lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di birokrasi," tambah akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak tersebut.
Langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua melalui pembentukan daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai strategi penting dalam mewujudkan Papua yang sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
