Birokrasi
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jemmy C. Krobo, mengakui bahwa pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua dan Papua Barat bertujuan untuk memperpendek rentang kendali layanan birokrasi pemerintahan kepada masyarakat.
Krobo juga menyatakan bahwa tujuan lain dari pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua di berbagai kampung dan distrik.
Menurut Krobo, dengan adanya pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua, diharapkan terjadi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ia berharap bahwa pemekaran wilayah dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.
Pemuda Biak Numfor ini juga berharap pemekaran wilayah baru di Papua dapat memenuhi aspirasi masyarakat Saereri dan suku-suku di Papua. Salah satu aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat adat Saereri adalah pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua Utara yang meliputi Biak, Supiori, Waropen, dan Yapen Kepulauan.
Hadirnya provinsi baru di Papua diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian masyarakat asli Papua.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meresmikan Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, provinsi baru tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, terutama orang asli Papua. Tito menegaskan bahwa harapannya adalah untuk memperpendek birokrasi sehingga koordinasi dan komunikasi tidak perlu lagi dilakukan ke Manokwari, tetapi cukup dilakukan ke Kota Sorong sebagai ibu kota dari Sorong Raya.
