Subsidi kendaraan listrik sering diperdebatkan sebagai beban anggaran. Di pembukaan PEVS 2026, Moeldoko membalik logika itu: insentif justru dinilai meringankan beban negara.
Ketua Periklindo itu berbicara di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (29/10/2026), saat PEVS 2026 resmi dibuka hingga 1 November 2026. Argumennya bertumpu pada satu angka besar: Rp264 triliun anggaran subsidi BBM menurut Periklindo.
Jika kendaraan listrik makin meluas, beban subsidi BBM itu diyakini menyusut. Dampak ikutannya, menurut Moeldoko, adalah inflasi yang lebih terkendali dan belanja rumah tangga yang lebih hemat.
Angka yang Dipakai
Perbandingan biaya bulanan menjadi inti argumennya. Mobil bermesin pembakaran dalam disebut menghabiskan Rp6 juta hingga Rp8 juta per bulan, berbanding sekitar Rp800 ribu per bulan untuk kendaraan listrik.
Dari situ lahir ucapannya yang paling dikutip: pemerintah jangan ragu-ragu memberikan subsidi, karena subsidi itu dinikmati langsung oleh pemerintah.
Insentif Saja Tidak Cukup
Meski begitu, Moeldoko memberi catatan yang tak kalah penting. Pertumbuhan kendaraan listrik harus dibarengi kesiapan ekosistem, terutama SPKLU dan pasokan listrik. Tanpa itu, antrean dan kekacauan justru bisa muncul.
Daftar pekerjaan rumah yang ia sebut panjang: elektrifikasi udara dan laut, regulasi, penataan ruang udara, pendidikan vokasi untuk ahli kendaraan listrik, riset teknologi baterai, bahan baku, dan daur ulang baterai. Semua itu bermuara pada satu tujuan, yakni Indonesia menjadi pemain yang mampu, bukan sekadar menonton perubahan.
