Pencarian "petisi online DPR" melonjak di Google Trends Indonesia pada Kamis, 19 November 2026. Di balik lonjakan itu ada petisi daring yang mendesak keterbukaan ijazah seluruh anggota DPR RI.
Petisi yang dimaksud dibuat di Change.org oleh Farida Octavia pada 12 November 2026. Judulnya "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" dan ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Petisi itu meminta tiga hal: anggota DPR membuka riwayat pendidikan dan ijazah dari SMA hingga perguruan tinggi, KPU dan kementerian memfasilitasi audit atau verifikasi ulang yang independen, dan hasilnya dapat diakses publik.
Dukungan Terus Bertambah
Jumlah penandatangan naik cepat. Pada Minggu, 15 November, tercatat 17.789 tanda tangan. Dua hari kemudian, Selasa 17 November pukul 18.46 WIB, jumlahnya menjadi 23.056. Pada Rabu, 18 November pukul 23.19 WIB, dukungan mencapai 29.395 tanda tangan.
Di platform lain, Petisionline.com, petisi berjudul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR" telah mengumpulkan 62.555 tanda tangan pada Senin dini hari, 16 November, dari target 100.000. Petisi itu meminta DPR menerbitkan halaman resmi berisi riwayat pendidikan setiap anggota beserta status verifikasi dokumennya dalam 60 hari kerja.
Pemicu dan Respons Resmi
Petisi ini muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026, menyusul dicabutnya surat penyetaraan ijazahnya. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan pada 2019.
KPU menanggapi pada Selasa, 17 November. Komisioner Idham Kholik memastikan seluruh 580 anggota DPR periode berjalan memenuhi ambang batas syarat pendidikan. Syarat itu merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan calon anggota legislatif berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut berkas kelengkapan pencalonan anggota dewan tersedia secara terbuka di laman resmi KPU. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan kewenangan verifikasi ijazah anggota dewan berada di tangan KPU.
Meski ramai, penting diingat bahwa petisi bukan bukti pelanggaran. Banyaknya tanda tangan menunjukkan besarnya aspirasi publik, tetapi pembuktian soal keabsahan dokumen tetap menjadi ranah proses verifikasi resmi.
