Kata kunci "pacul" melonjak di Google Trends Indonesia pada Kamis, 12 November 2026, dengan volume pencarian tertinggi pagi ini. Ternyata, "Pacul" adalah julukan Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang namanya ramai dicari setelah ia angkat bicara soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bambang Wuryanto adalah politikus senior PDIP yang kini menjabat Wakil Ketua MPR RI. Di kalangan politik, ia akrab disapa Bambang Pacul — julukan yang melekat sejak lama dan kini menjadi kata kunci yang paling banyak dicari warganet.
Pada Rabu, 11 November 2026, Bambang Pacul menegaskan bahwa MPR belum menerima usulan HMP terkait Gibran. Menurutnya, proses HMP saat ini masih sepenuhnya berada di DPR dan belum sampai ke MPR. "MPR itu sudah dibilang itu di paling ujung. MPR tuh kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kenapa namanya dicari?
Pemicunya adalah usulan HMP yang diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi terkait polemik ijazah Gibran. Usulan itu sudah diterima pimpinan DPR dan dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna DPR hari ini, Kamis, 12 November 2026.
Fraksi PKS menjadi penyumbang penandatangan terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, serta Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang. Fraksi PAN diwakili satu orang.
Pernyataan Bambang Pacul menjadi penting karena MPR adalah lembaga terakhir dalam mekanisme pemakzulan. Selama bola belum sampai ke MPR, kata dia, lembaganya tidak akan mengambil sikap.
Apa itu HMP?
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau terhadap pejabat negara yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan. HMP diajukan dengan dasar Pasal 79 ayat 3 huruf c UU MD3.
HMP kerap disebut sebagai pintu menuju pemakzulan, namun HMP itu sendiri bukan putusan pemakzulan. Mekanisme pemakzulan merujuk pada Pasal 7 dan Pasal 7B UUD 1945, dengan MPR sebagai penentu akhir setelah seluruh tahapan selesai.
Bambang Pacul juga menegaskan bahwa langkah Fraksi PDIP mengajukan HMP merupakan keputusan organisasi setelah pleno fraksi. "Itu keputusan organisasi, solid. Selesai," katanya. Perkembangan selanjutnya akan ditentukan hasil pembacaan usulan HMP dalam rapat paripurna DPR hari ini.
