Nama "wakil presiden pengganti Gibran" ramai dicari di Google Trends Indonesia pada Selasa, 17 November 2026. Pemicunya adalah kabar terbaru dari MPR: sidang paripurna pemilihan dan pelantikan pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Gibran mengundurkan diri dari kursi wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026, setelah menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Sejak itu, kursi orang nomor dua di Indonesia kosong dan proses pengisiannya menjadi perhatian publik.
MPR bergerak cepat. Sehari setelah pengunduran diri Gibran, MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, dan membentuk Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim yang dipimpin salah satu pimpinan MPR ini bertugas memeriksa persyaratan calon wakil presiden pengganti.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan alur prosesnya: MPR menyurati Presiden untuk meminta dua nama calon, lalu Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan nama tersebut. Setelah itu, Tim Verifikasi memeriksa seluruh syarat sebelum sidang paripurna memilih dan melantik wakil presiden baru.
Kenapa Jadwalnya Diundur?
Pengunduran jadwal dari 2 Desember ke 9 Desember 2026 dilakukan untuk menghindari benturan dengan agenda kedewanan di DPR dan DPD. Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, menyebut perubahan itu berasal dari usulan sejumlah fraksi. Meski begitu, ia berharap persiapan verifikasi calon tidak ikut tertunda.
Bersamaan dengan kabar jadwal baru, delapan nama kandidat ikut mencuat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai tokoh yang layak dipertimbangkan.
Menariknya, calon pengganti Gibran boleh berasal dari luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Muzani menegaskan UUD 1945 tidak mewajibkan kandidat berasal dari partai tertentu. Ketentuan yang ada hanya mengatur Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR, dan MPR memilih salah satunya paling lambat 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong.
Presiden Prabowo sendiri belum mengumumkan nama. Ia menyatakan akan menentukan pengganti Gibran setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila dan Shenzhen. Pertemuan lanjutan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah dijadwalkan setelah agenda luar negeri itu rampung.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga meminta Tim Verifikasi memeriksa syarat calon secara cermat, termasuk dokumen pendidikan, usia, kewarganegaraan, kesehatan, dan rekam jejak hukum. Persyaratan itu diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.