⌂ Beranda › Tren › Sianipar: SK PSSI soal Plt Ketua Umum FFI Batal Demi Hukum, Minta Tim Ad Hoc
Tren

Sianipar: SK PSSI soal Plt Ketua Umum FFI Batal Demi Hukum, Minta Tim Ad Hoc

Sianipar: SK PSSI soal Plt Ketua Umum FFI Batal Demi Hukum, Minta Tim Ad Hoc
Vivin Cahyani menerima langsung perwakilan voter di kantor PSSI, GBK Arena, Senayan, Jakarta • Tribunnews/Abdul Majid
A A Ukuran Teks16px

Jalan Keluar: Tim Ad Hoc 30 Hari Kerja

FFI tidak menutup pintu KLB. Michael menegaskan pihaknya siap memanggil dan menggelar KLB sesuai koridor AD/ART, asalkan seluruh dokumen permohonan diserahkan secara transparan dan terbukti sah memenuhi syarat minimal dua pertiga pemilik hak suara.

Sebagai jalan keluar konstruktif, FFI mendesak PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, menjaga status quo, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi bersama.

Merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial guna bermusyawarah selama 30 hari kerja, sebelum membawa sengketa ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) jika tak tercapai kesepakatan.

"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah," pungkas Michael.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru