Akses kepengurusan Federasi Futsal Indonesia ke Sistem Administrasi Badan Hukum resmi diblokir sementara. Kementerian Hukum mengambil langkah itu setelah menerima surat PSSI tertanggal 13 November 2026, di tengah sengketa internal yang belum selesai di tubuh FFI.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kemenkum memblokir akses SABH atas nama FFI agar tidak terjadi perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan langkah itu di Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Ia menyebut akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara sesuai permintaan PSSI, untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kemenkum menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal.
Andi menekankan pemblokiran ini hanya mencakup administrasi badan hukum. Kegiatan futsal yang berada di bawah PSSI tidak ikut terganggu, dan pemblokiran ini bersifat sementara sampai Kongres Luar Biasa digelar serta PSSI memberitahu Kemenkum secara resmi soal kepengurusan definitif.
Nama Baru dan Plt Ketua Umum
FFI kini memakai nama Asosiasi Futsal Indonesia. Sebagai anggota PSSI di bawah FIFA, perubahan kepengurusan organisasi ini harus mengikuti Statuta PSSI.
PSSI telah menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI. Penunjukan ini bertujuan menjaga roda organisasi tetap berjalan dan menyiapkan Kongres Luar Biasa yang akan menentukan kepengurusan definitif.
Menunggu Keputusan PSSI
Langkah Kemenkum memastikan tidak ada pihak yang bisa mengubah data kepengurusan FFI secara sepihak selama sengketa internal berlangsung. Semua perubahan harus menunggu hasil KLB dan pemberitahuan resmi PSSI kepada Kemenkum.
Sampai proses itu selesai, akses SABH atas nama FFI tetap diblokir. Penyelesaian kisruh kepengurusan futsal kini sepenuhnya bergantung pada langkah PSSI di internal organisasi.