"SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum." Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar, setelah Federasi Futsal Indonesia resmi mengajukan surat keberatan atas SK PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.
Surat keberatan itu ditujukan terhadap SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Tak hanya dikirim ke PSSI, tembusan surat tersebut juga disampaikan langsung ke FIFA dan AFC, otoritas sepak bola dunia dan Asia.
Sianipar menegaskan kepengurusan FFI periode 2024-2028 yang dipimpinnya masih sah secara hukum. Dasar yang ia pegang adalah mandat KLB 3 Oktober 2024 serta SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.
Kuorum 48 Surat vs 40 Voters Jadi Sorotan
Salah satu poin yang disoroti FFI adalah kejanggalan angka kuorum permohonan KLB. Klaim awal menyebut ada 48 surat, yang terdiri dari 28 AFP dan 20 klub. Namun, pernyataan Plt. pada 13 November lalu justru menyebut 40 voters. FFI menilai angka itu kontradiktif, dan menduga ada tekanan oknum Exco PSSI terhadap pengurus daerah.
Empat cacat lain juga diuraikan FFI. Pertama, PSSI dinilai melampaui kewenangan statuta karena pemberhentian Ketua Umum adalah hak mutlak Kongres FFI, sedangkan penunjukan Plt. hanya berlaku untuk Asosiasi Provinsi yang mengalami kekosongan jabatan.
Kedua, PSSI dinilai mengabaikan rekomendasinya sendiri yang sebelumnya mengakui pengesahan AD/ART FFI 2026 melalui forum kongres. Ketiga, SK dinilai terbit tanpa prosedur hukum yang adil karena tidak mencantumkan jenis pelanggaran, tanpa tiga kali teguran tertulis Badan Yudisial, serta merampas hak membela diri.
Keempat, ada cacat kecermatan hukum karena pasal spesifik tidak dirujuk dan pencabutan dokumen penetapan tidak jelas nomor serta tanggalnya.
"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas," tegas Michael.