⌂ Beranda › Tren › Akses FFI di SABH Dibekukan Kemenkum, PSSI Diminta Selesaikan Konflik Internal
Tren

Akses FFI di SABH Dibekukan Kemenkum, PSSI Diminta Selesaikan Konflik Internal

Akses FFI di SABH Dibekukan Kemenkum, PSSI Diminta Selesaikan Konflik Internal
Aksi pertandingan futsal • RFEF
A A Ukuran Teks16px

Konflik internal Federasi Futsal Indonesia memasuki babak baru. Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) membekukan sementara akses FFI di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), setelah menerima surat resmi dari PSSI tertanggal 13 November 2026.

Surat PSSI itu juga menyampaikan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI untuk mengawal organisasi menuju Kongres Luar Biasa (KLB). Pemblokiran akses SABH bertujuan mencegah perubahan sepihak terhadap data kepengurusan selama persoalan internal masih dalam proses penyelesaian.

Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, menjelaskan duduk persoalannya. "Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujarnya.

Bukan Intervensi, Kata Kemenkum

Satu hal yang ditegaskan Kemenkum: kegiatan futsal tidak ikut dibekukan. Pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi tetap berjalan di bawah naungan PSSI. "Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," kata Andi.

Kemenkum juga menegaskan batas perannya. Kementerian tidak masuk ke persoalan internal organisasi dan tidak menentukan siapa yang berhak memimpin FFI, karena hal itu merupakan ranah PSSI sebagai induk organisasi. "Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Andi.

Akses SABH atas nama FFI baru akan dibuka setelah KLB rampung dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif. Kemenkum menyebut langkah ini bukan intervensi pemerintah, melainkan penghormatan terhadap otonomi PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal yang berafiliasi dengan FIFA.

"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru