Warganet dihebohkan klaim bahwa Kapolri memerintahkan uji forensik ulang ijazah Jokowi. Setelah ditelusuri, klaim itu keliru: Kapolri tidak pernah memerintahkan uji ulang apa pun.
Klaim ini beredar melalui unggahan media sosial pada November 2026. Narasi yang dibangun membalik peran, seolah pihak penuntut uji ulang bergerak karena perintah Kapolri, padahal yang terjadi justru sebaliknya.
Tuntutan uji forensik ulang murni datang dari kubu Roy Suryo. Mereka meragukan hasil pemeriksaan forensik sebelumnya dan menginginkan pemeriksaan ulang yang independen.
Sementara itu, Puslabfor Polri sudah memeriksa ijazah tersebut dalam penyidikan dan menyatakan dokumen cocok dengan dokumen pembanding, termasuk dokumen di Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM sendiri sebelumnya sudah mengonfirmasi keaslian ijazah Jokowi.
Yang Benar dari Mulut Kapolri di Komisi III
Pada rapat Komisi III DPR, 5 November 2026, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan proses hukum berjalan sesuai aturan. Ia tidak memerintahkan uji forensik baru, dan tidak ada pernyataan lain yang mengarah ke sana.
Masyarakat diimbau lebih cermat memilah informasi yang beredar di media sosial, terutama klaim yang menyeret nama pejabat tanpa disertai bukti dokumen atau pernyataan resmi. Dalam kasus ini, satu-satunya pernyataan Kapolri yang tercatat adalah soal proses hukum yang berjalan sesuai aturan pada rapat Komisi III DPR, 5 November 2026. Sisanya adalah tuntutan dari pihak yang berperkara dan hasil pemeriksaan Puslabfor yang sudah diumumkan dalam penyidikan, dua hal yang seharusnya tidak dicampuradukkan menjadi klaim perintah uji ulang.
Perkara ijazah ini sendiri diproses setelah Jokowi melaporkan dugaan pemalsuan ijazah ke polisi. Dalam penyidikannya, polisi menetapkan tersangka antara lain Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa.
Klaim ini gampang menyebar karena memanfaatkan kebingungan publik soal siapa menuntut apa. Kubu Roy Suryo memang sejak awal meragukan hasil forensik dan menuntut pemeriksaan ulang independen, tetapi tuntutan itu adalah sikap mereka sendiri, bukan instruksi dari Kapolri. Di sisi lain, Puslabfor Polri sudah memeriksa ijazah tersebut dalam penyidikan dan menyatakan dokumennya cocok dengan pembanding, termasuk dokumen di UGM yang juga telah mengonfirmasi keasliannya. Menukar kedua fakta itu membuat seolah kepolisian meragukan hasil pemeriksaannya sendiri, padahal tidak ada pernyataan resmi yang mendukung kesan tersebut.
Sampai kini tidak ada rilis resmi, catatan rapat, maupun laporan kredibel yang mendukung klaim perintah Kapolri tersebut. Dengan demikian, kabar Kapolri memerintahkan uji forensik ulang ijazah Jokowi dinyatakan keliru, alias false and misleading.
