BYD membongkar tantangan pengembangan mobil listrik di Indonesia. Pabrikan asal China itu meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan insentif kendaraan listrik.
Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan yang kerap terjadi menjadi hambatan utama bagi pelaku industri mobil listrik.
"Kebijakan yang berubah-ubah membuat kami sulit merencanakan bisnis jangka panjang. Kami membutuhkan kepastian," ujar Luther saat kunjungan media ke pabrik BYD di Subang.
Insentif Berubah-ubah
Luther menjelaskan bahwa insentif untuk mobil listrik, seperti pembebasan pajak dan subsidi, sering kali berubah. Hal ini membuat perencanaan produksi dan investasi menjadi tidak pasti.
"Kami membutuhkan kebijakan yang konsisten. Insentif yang berubah-ubah membuat kami kesulitan," kata Luther.
BYD berharap pemerintah bisa memberikan kepastian kebijakan untuk jangka panjang. Dengan begitu, pelaku industri bisa merencanakan investasi dengan lebih baik.
Tantangan Infrastruktur Charging
Selain kebijakan, BYD juga menyoroti tantangan infrastruktur pengisian daya (charging). Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Indonesia masih terbatas.
"Infrastruktur charging masih menjadi tantangan. Kami berharap pemerintah dan pihak swasta bisa bekerja sama untuk memperbanyak SPKLU," ujar Luther.
BYD sendiri telah membangun sejumlah SPKLU di berbagai kota di Indonesia. Namun, jumlahnya masih jauh dari memadai untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik.
Harga Baterai Masih Mahal
Tantangan lain yang dihadapi adalah harga baterai yang masih mahal. Baterai merupakan komponen termahal dalam mobil listrik, mencapai 40 persen dari total biaya produksi.
"Harga baterai masih mahal. Kami berharap dengan meningkatnya skala produksi, harga baterai bisa turun," kata Luther.
Meski menghadapi berbagai tantangan, BYD tetap optimistis dengan pasar mobil listrik di Indonesia. Mereka menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar kendaraan listrik di Asia Tenggara.
