Sarwendah tercatat sebagai pelapor sekaligus korban yang membutuhkan perlindungan dalam laporannya ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Laporan itu diajukan sebagai alat bukti dalam gugatan hak asuh anak. Kubu Ruben Onsu mengaku heran dengan pencatatan tersebut dan mempertanyakan dasarnya.
Keheranan itu disampaikan Minola Sebayang, pengacara Ruben Onsu. "Korbannya seperti apa? Orang Ruben kok yang enggak pernah bertemu sama anaknya, kok mereka pula yang korban?" ujar Minola, seperti diberitakan detikHot pada Selasa (10/11). Bagi Minola, yang justru tidak bisa bertemu anak adalah Ruben.
Minola menjelaskan duduk perkara nafkah dari sudut pandang kliennya. Menurutnya, Ruben menunda pembayaran karena pengeluaran untuk kepentingan anak tidak pernah disampaikan dan didiskusikan terlebih dahulu. "Mungkin sebagai korban karena Ruben bukan setop ya, artinya tidak membayarkan dulu biaya pengeluaran untuk kepentingan anak karena enggak pernah disampaikan dan didiskusikan," katanya. "Mungkin itu dianggap korban. Kalau anak, mungkin saja jadi korban, tapi korban karena enggak bertemu dengan ayahnya."
Uang bulanan yang disebut mencapai Rp200 juta per bulan menjadi salah satu hal yang ditunggu pertanggungjawabannya oleh pihak Ruben. Begitu pula pengeluaran kartu kredit yang sebagian ditanggung Ruben. "Yang perlu menjadi catatan saya, dalam gugatan hak asuh anak itu kita tunggu hasil audit pertanggungjawaban uang bulanan yang kurang Rp200 juta setiap bulan itu, sama pembayaran kartu kredit yang setengah ditanggung oleh Ruben," ujar Minola.
Renovasi Cilandak Rp20 Miliar Ikut Disorot
Minola mempertanyakan apakah penggunaan kartu kredit itu memang untuk kepentingan anak, di luar uang bulanan tersebut. "Mana pembuktian bahwa penggunaan kartu kredit itu memang untuk kepentingan anak di luar yang Rp200 juta itu? Sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan," katanya. Ia juga menyinggung klaim audit mandiri dari pihak Sarwendah yang belum dijadikan bukti di persidangan. "Katanya sudah mengaudit diri sendiri juga, mana kok enggak dijadikan bukti dalam ruang persidangan? Jadi enggak usah bicara ke sana kemarilah, enggak usah bicara 'Saya korban, saya ini'. Yang depan-depan aja dibuktikan."
Renovasi rumah Cilandak yang diklaim menelan biaya hingga Rp20 miliar pun ikut disorot. "Termasuk bukti uang keluar untuk rumah Cilandak, sampai hari ini belum dibuktikan di persidangan. Yang katanya Rp20 miliar lagi dihitung, masa belum selesai-selesai dihitungnya? Padahal itu semua bukti yang kita tunggu," ujar Minola.
Perkara hak asuh anak ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda penyerahan bukti. Sidang pada Rabu (4/11) pekan lalu mencatat kedua pihak masih memiliki bukti tambahan dan menunggu persetujuan majelis hakim, yang kini fokus memeriksa berkas bukti tertulis melalui e-court.
