Penguatan pengawasan diarahkan untuk mendukung program strategis Kementerian ATR/BPN yang berkaitan langsung dengan layanan dan kepentingan publik: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, dan penanganan konflik tanah. Karena program-program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, pengawasan yang mampu membaca persoalan secara menyeluruh sejak awal dinilai menentukan keberhasilan pelaksanaannya di lapangan.
Di sisi lain, Ossy menyampaikan apresiasi kepada Pudji Prasetijanto Hadi atas kontribusinya selama sekitar satu setengah tahun bertugas, termasuk saat pernah menjabat Sekretaris Jenderal sebelum menjadi Inspektur Jenderal. Konsistensi Itjen menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tingkat penyelesaian di atas 90 persen menjadi capaian yang disorot.
Upaya membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri dalam kurun waktu dua tahun di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga disebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. "Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata Ossy. Ia berharap capaian pengawasan yang sudah dibangun di bawah kepemimpinan Irjen yang lama dapat dijaga dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan Irjen yang baru.
