Perjalanan manufaktur Indonesia dari masa pembatasan hingga menjadi yang pertama di ASEAN dari sisi nilai tambah menunjukkan bahwa kebijakan industri bekerja dalam jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat.
Angkanya cukup jelas. Pada kuartal II 2026, manufaktur tumbuh 5,32 persen, sedikit di atas ekonomi nasional 5,29 persen. Tenaga kerjanya naik dari 17,44 juta pada 2020 menjadi 20,26 juta pada 2025, dan nilai tambahnya melonjak dari 210,4 miliar dolar AS menjadi 265,07 miliar dolar AS.
Dua kebijakan yang jadi penanda
Pertama, IOMKI. Di era Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, izin ini memungkinkan pabrik tetap beroperasi saat pembatasan, dengan protokol kesehatan. Sebanyak 17.466 izin tercatat hingga pertengahan Juni 2020.
Kedua, insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan. Dampaknya langsung terasa: penjualan mobil nasional naik 88 persen dalam sebulan setelah insentif berlaku, dan 487.000 unit terjual pada Maret-November 2021, naik 71,02 persen secara tahunan. Kuartal II 2021 menutup empat kuartal kontraksi, dengan manufaktur tumbuh 6,91 persen dan ekonomi 7,07 persen.
Posisi hari ini
Investasi manufaktur naik dari Rp259 triliun pada 2020 menjadi Rp697 triliun pada 2024 menurut BPS, dan Kemenperin mencatat Rp1.002 triliun investasi baru pada 2024-2026 dengan hampir 3.500 fasilitas produksi baru.
Pada 2025, Indonesia berada di peringkat 13 dunia dan pertama di ASEAN untuk nilai tambah manufaktur sebesar 265,07 miliar dolar AS, di atas Thailand 128,04 miliar dolar AS dan Vietnam 116,38 miliar dolar AS. PDB nominal manufaktur mencapai Rp4.117 triliun, naik dari Rp2.761 triliun pada 2020, dan ekspornya tetap dominan berkat turunan CPO, besi-baja, serta mesin dan peralatan listrik. Indeks Kepercayaan Industri yang sudah berjalan sejak November 2022 bertahan di atas 50, dengan rekor 54,12 pada Januari 2026, dan 15 dari 23 subsektor masih berada di zona ekspansi.
