Nama Hamenang Wajar Ismoyo ramai dicari di Google Trends Indonesia pada Jumat, 20 November 2026. Bupati Klaten nonaktif itu kembali menjadi sorotan setelah KPK mendalami dugaan kutipan dana dari kecamatan untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Klaten.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, di sebagian kecamatan, nilai dugaan kutipan itu berkisar Rp50 juta. Keterangan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026, sehari setelah penyidik memeriksa 18 camat sebagai saksi.
Sekitar 26 kecamatan diduga dilibatkan dalam penyediaan anggaran kegiatan HUT tersebut. Jika dugaan setoran Rp50 juta per kecamatan berlaku merata, total dana yang perlu ditelusuri mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Angka itu masih berupa perhitungan berdasarkan dugaan setoran, bukan jumlah kerugian negara yang telah ditetapkan KPK.
Kenapa Kasus Ini Mencuat?
Dana yang diduga dikumpulkan dari kecamatan itu disebut dipakai untuk membayar jasa event organizer (EO) perayaan HUT Klaten. KPK juga mendalami dugaan pengadaan EO yang dilakukan tanpa mekanisme lelang alias penunjukan langsung.
Sorotan lain mengarah pada penyajian 9.222 porsi sop ayam yang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam rangkaian HUT ke-222 Klaten. KPK mendalami dugaan pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari dana yang dikumpulkan dari masing-masing kecamatan.
Hingga kini, KPK belum memastikan apakah instruksi penggunaan anggaran itu disampaikan langsung oleh bupati kepada para camat atau melalui perantara. Penyidik masih menelusuri besaran anggaran, mekanisme pengumpulan, hingga pihak-pihak yang terlibat.
Dari OTT Oktober hingga Tiga Tersangka
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2026. KPK menetapkan tiga tersangka: Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten periode 2025–2030, Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative.
Penyidikan mencakup lima klaster dugaan korupsi, mulai dari dugaan suap terkait perubahan hasil audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, hingga penerimaan uang dari organisasi perangkat daerah. Penyidikan masih terus berjalan.