Rudy Susmanto, Bupati Bogor, menjadi sorotan setelah KPK memeriksanya sebagai saksi di Polres Bogor pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang sudah berjalan sejak Agustus 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan di Bogor, bukan di Gedung Merah Putih Jakarta, karena sejumlah saksi lain juga menjalani pemeriksaan pada hari yang sama sehingga prosesnya lebih efektif.
Perlu digarisbawahi, Rudy diperiksa dalam kapasitas saksi. Dalam hukum acara, status saksi berbeda dengan tersangka. Pemeriksaan saksi bertujuan menggali keterangan, dan tidak otomatis berarti orang yang diperiksa bersalah.
Dua dugaan yang didalami penyidik adalah pemotongan atas insentif upah pungut dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Jejak Perkara Bogor
Kronologi perkara ini bermula pada Agustus 2026. Pada 20 Agustus, KPK meluruskan informasi yang beredar dengan menyatakan tidak melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor. Namun sehari kemudian, KPK mengakui mengamankan barang bukti uang Rp1,5 miliar dalam penyelidikan di Pemkab Bogor.
Penyidikan kemudian ditingkatkan lewat surat perintah penyidikan umum. Pada 27 dan 28 Agustus 2026, penyidik menggeledah kantor Bappenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Apa Selanjutnya
KPK belum menetapkan tersangka dan belum merinci materi pemeriksaan Rudy secara terbuka. Budi Prasetyo hanya menyebut materi masih seputar dugaan pemotongan upah pungut dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Perhatian publik kini tertuju pada langkah KPK berikutnya: apakah penyidikan umum ini akan mengerucut pada penetapan tersangka, atau masih membutuhkan rangkaian pemeriksaan saksi lanjutan. Yang jelas, perkara ini menjadi ujian tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bogor.
