⌂ Beranda › Tren › Kemenkum Sebut Pergantian Ketum FFI Hanya Lewat KLB, Sianipar: Itu Perkuat Kami
Tren

Kemenkum Sebut Pergantian Ketum FFI Hanya Lewat KLB, Sianipar: Itu Perkuat Kami

Kemenkum Sebut Pergantian Ketum FFI Hanya Lewat KLB, Sianipar: Itu Perkuat Kami
Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar menjawab pertanyaan pewarta saat ditemui di Jakarta • ANTARA/RAUF ADIPATI
A A Ukuran Teks16px

Polemik kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia (FFI) memasuki babak baru. Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan pergantian Ketua Umum FFI hanya bisa diproses melalui Kongres Luar Biasa (KLB), dan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 Michael Victor Sianipar menyebut pernyataan itu justru memperkuat posisinya.

Kemenkum menyampaikan sikap itu sebagai tanggapan atas surat PSSI yang meminta pergantian Ketua Umum FFI. Di sisi lain, Kemenkum melalui Ditjen AHU memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI menyusul surat PSSI tertanggal 13 November 2026.

"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB," kata Michael.

"Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa," ujarnya.

SK Plt Ketum Dipermasalahkan

Menurut Michael, pergantian Ketua Umum harus mengikuti AD/ART. Karena itu, SK pengangkatan Plt Ketua Umum tidak bisa menggantikan kepengurusan hasil KLB.

Ia sudah mengirim surat keberatan dan laporan ke Komite Etik PSSI atas dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh pimpinan PSSI dalam menerbitkan SK pengangkatan Plt Ketua Umum secara sepihak. Sengketa ini, kata Michael, bisa dibawa ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan, bila perlu, ke Court of Arbitration for Sport (CAS).

"Kami juga menunggu tindak lanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal pimpinan PSSI ini," kata Michael.

Dasar Hukum Pemblokiran Dipertanyakan

Michael juga mempertanyakan dasar hukum pemblokiran akses SABH. FFI kini memakai nama Asosiasi Futsal Indonesia. Ia mengutip Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, yang mengatur pemblokiran akses berdasarkan bukti pendaftaran gugatan atau sengketa, atau permintaan instansi pemerintah atau penegak hukum.

"Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa," ujar Michael.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum Andi Taletting Langi menyebut pembatasan itu bertujuan mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal belum selesai. Menurutnya, pembatasan itu tidak mengganggu aktivitas atau kompetisi futsal, dan akses baru dibuka lagi setelah KLB serta pemberitahuan resmi PSSI mengenai kepengurusan definitif FFI.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru