Nama Raffi Ahmad ramai dibicarakan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka data belanja pemerintah dengan PT RANS Animasi Indonesia: totalnya Rp14.696.955.002 dari delapan paket pengadaan.
Data tersebut ditelusuri ICW dari situs pengadaan resmi pemerintah dan disampaikan oleh penelitinya, Wana Alamsyah. Yang membuat angka ini sensitif, RANS Animasi adalah bagian dari ekosistem bisnis Raffi Ahmad, sosok yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dari Konten YouTube sampai Jasa Influencer
Delapan paket itu tersebar di dua kementerian. Kemendikbudristek mengontrak lima paket pada 2024 dengan nilai gabungan Rp3.900.000.002, antara lain penayangan konten YouTube RANS Entertainment Rp452.698.902, konten Instagram Reels Rp575.655.000, konten Reels dan TikTok Rp205.893.300, promosi Reels, Story, dan TikTok Rp2.521.329.200, serta penayangan konten di acara Rp144.423.600. Konten-konten tersebut berhubungan dengan akun TikTok Raffinagita1717.
Nilai jauh lebih besar justru tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada 2025–2026 terdapat tiga paket jasa influencer dan publikasi influencer dengan total Rp10.796.955.000, masing-masing berkisar Rp3,59 miliar hingga Rp3,6 miliar.
Pertanyaan yang Digantungkan ICW
ICW menyoroti tiga hal: prioritas belanja, transparansi, dan efektivitas hasilnya. Lembaga ini juga mengajukan pertanyaan tentang konflik kepentingan ketika perusahaan di lingkaran pejabat publik menerima dana negara. Meski begitu, ICW tidak menyatakan telah terjadi pelanggaran; pertanyaan itu diajukan agar diperiksa secara resmi.
Perlu dicatat pula, nilai kontrak merupakan kesepakatan belanja dengan perusahaan dan bukan uang yang diterima Raffi Ahmad secara pribadi. Besarnya angka kontrak pun tidak dengan sendirinya membuktikan penyalahgunaan; dokumen resmi dan realisasi pekerjaan tetap menjadi penentu.
Audit dan Keterbukaan Data Didesak
ICW meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit belanja ini, data pengadaan dibuka untuk publik, serta kebijakan belanja pemerintah ditinjau ulang, termasuk evaluasi prioritas anggaran.
Sementara itu, media sosial terbelah antara pembelaan dan kecaman. Kritik diarahkan pada sosok Raffi Ahmad maupun pada kebijakan memakai jasa influencer yang dibayar negara, sebagian disertai seruan boikot. Bola kini berada di tangan lembaga pengawas dan pemerintah untuk menjawab pertanyaan publik tersebut.
Satu hal yang perlu digarisbawahi, delapan paket itu bukan belanja sekali jalan. Lima paket Kemendikbudristek berlangsung pada 2024, sedangkan tiga paket KKP tersebar pada 2025–2026, dengan bentuk pekerjaan yang berlainan, dari penayangan konten hingga jasa publikasi. Pemeriksaan yang diminta ICW pun mencakup rentang waktu dan instansi yang luas tersebut.
