Dua kementerian diklaim membayar Rp14.696.955.002 kepada PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad untuk jasa promosi. Isu berbasis data portal LKPP ini memicu pertanyaan soal efisiensi dan konflik kepentingan, dan sejauh ini belum dijawab resmi oleh pihak mana pun.
Klaim itu beredar dari akun X @antikorupsi pada 9 November, merujuk data portal LKPP Inaproc 2023–2026. Dua kementerian yang disebut adalah Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kemendikbudristek disebut mengucurkan lima paket selama 2024. KKP menyusul dengan tiga paket pada 2025–2026. Seluruh paket berupa jasa promosi dan influencer.
Konten YouTube dan Reels Jadi Paket
Jasa yang dibeli mencakup penayangan video di YouTube Rans Entertainment serta Instagram Reels. Nilai contoh yang beredar meliputi paket YouTube 2024 Rp452.698.902 dan paket Reels Rp205.893.300.
Dijumlahkan, paket dari kedua kementerian itu disebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Dua Keberatan Publik
Sorotan publik bertumpu pada dua keberatan. Belanja promosi sebesar itu dinilai tak sejalan dengan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan. Lalu jabatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni membuat sebagian pihak mempertanyakan potensi konflik kepentingan.
Salah satu suara yang mempertanyakan datang dari Yudha Rahman Hidayat dari Korps Mahasiswa.
Catatan pentingnya: belum ada tanggapan resmi dari Raffi Ahmad, RANS, maupun kementerian terkait, dan belum ada temuan pelanggaran. Isu ini masih berstatus sorotan publik, bukan kesimpulan hukum.
Rangkaian paket yang disebut membentang lintas tahun: kerja sama dengan Kemendikbudristek terjadi pada 2024, sedangkan paket KKP berjalan pada 2025 hingga 2026. Pola berulang inilah yang membuat sebagian publik menilai belanja jasa influencer telah menjadi pos rutin kementerian dan layak dipertanyakan prioritasnya.
Di sisi lain, jasa promosi melalui figur publik memang merupakan praktik yang dikenal dalam komunikasi pemerintah. Tanpa penjelasan resmi mengenai tujuan kampanye, capaian, dan mekanisme penetapan harga, publik belum memiliki gambaran utuh untuk menilai apakah nilai kontrak itu wajar atau berlebihan.
Yang jelas, pertanyaan dari Korps Mahasiswa dan warganet kini menggantung tanpa jawaban. Selama Raffi Ahmad, RANS, Kemendikbudristek, dan KKP belum angkat bicara, isu ini akan terus berputar sebagai bahan perdebatan — dengan data portal pengadaan sebagai satu-satunya dokumen yang bisa dirujuk semua pihak.
Klarifikasi resmi, kapan pun datangnya, akan menjadi babak penentu isu ini.
