⌂ Beranda › Tren › Kenapa UMP Bali Trending? Koster Tetapkan Rp4,5 Juta, Buruh Sempat Tuntut Rp5,6 Juta
Tren

Kenapa UMP Bali Trending? Koster Tetapkan Rp4,5 Juta, Buruh Sempat Tuntut Rp5,6 Juta

Kenapa UMP Bali Trending? Koster Tetapkan Rp4,5 Juta, Buruh Sempat Tuntut Rp5,6 Juta
Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: Nangun Sat Kerthi Loka Bali • Nangun Sat Kerthi Loka Bali
A A Ukuran Teks16px

UMP Bali 2027 menjadi perbincangan setelah Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp4.559.287 per bulan. Keputusan itu diteken pada Jumat, 20 November 2026, dan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Dibandingkan UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459, angka baru ini naik Rp1.351.828 atau melonjak 42,15 persen. Kenaikan sebesar itu membuat UMP Bali 2027 menjadi salah satu topik yang paling banyak dicari di Google Trends Indonesia.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026. Koster juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi untuk hotel berbintang dengan nilai lebih tinggi dari UMP.

Kenapa Penetapannya Alot?

Di balik angka final itu ada tarik-menarik panjang. Jika hanya memakai formula pengupahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, UMP Bali 2027 hanya akan naik sekitar Rp200 ribu menjadi kisaran Rp3,5 juta. Angka itu dinilai terlalu jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang mencapai Rp5.604.481.

Para pekerja pun bergerak. Sehari sebelum keputusan diteken, massa dari Aliansi Bali Tidak Diam, FSPM Regional Bali, dan mahasiswa menggelar aksi damai dan audiensi di Kantor Gubernur Bali. Mereka menuntut UMP 2027 setara 100 persen KHL sebesar Rp5.604.481.

Sebagai langkah realistis, pekerja juga mengusulkan setidaknya mengikuti rekomendasi suara terbanyak Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.886. Koster sempat mengkaji simulasi jalan tengah Rp4,2 juta, tetapi akhirnya memutuskan mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan.

Berapa yang Diterima Pekerja?

Mulai 1 Januari 2027, pekerja di Bali yang digaji sesuai UMP akan menerima Rp4.559.287 per bulan. Angka itu sekitar 81 persen dari KHL, masih di bawah tuntutan penuh buruh, tetapi jauh di atas hasil hitungan formula semata.

Serikat pekerja menyatakan akan terus mengawal penerbitan surat keputusan tersebut hingga tenggat waktu yang ditetapkan. Bagi jutaan pekerja di Bali, keputusan ini menjadi penanda penting menjelang pergantian tahun.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru