Nama Duta Palma ramai dicari setelah jaksa menuntut tujuh perusahaan grup sawit milik Surya Darmadi membayar denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp81,8 triliun. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Perkara ini menyangkut dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sepanjang 2004 hingga 2022. Jaksa menilai kegiatan itu dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan serta perekonomian negara.
Tujuh perusahaan yang menjadi terdakwa adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.
Dari Mana Angka Rp81,8 Triliun Itu?
Angka besar itu merupakan gabungan dua komponen. Pertama, denda Rp100 miliar untuk masing-masing perusahaan, sehingga totalnya Rp700 miliar. Kedua, uang pengganti sebesar Rp81,19 triliun yang dibebankan kepada lima perusahaan perkebunan.
Rinciannya, PT Palma Satu dituntut membayar uang pengganti sekitar Rp21,39 triliun, PT Kencana Amal Tani sekitar Rp20,79 triliun, PT Banyu Bening Utama sekitar Rp17,54 triliun, PT Seberida Subur sekitar Rp12,95 triliun, dan PT Panca Agro Lestari sekitar Rp8,51 triliun. Uang pengganti yang tidak dibayarkan diancam diganti pidana kurungan dua tahun.
Jaksa menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp7,13 triliun ditambah 7,88 juta dolar AS, serta kerugian perekonomian negara sekitar Rp73,92 triliun, dengan kurs Rp18.240 per dolar AS.
Tujuh Perusahaan Terancam Dibubarkan
Selain denda dan uang pengganti, jaksa juga meminta majelis hakim membubarkan ketujuh perusahaan tersebut. Dua perusahaan, PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific, dinilai melakukan pencucian uang, sementara lima perusahaan perkebunan dinilai melakukan korupsi sekaligus pencucian uang.
Pihak Duta Palma Group menyatakan keberatan. Kuasa hukumnya, Rinto Maha, mempersoalkan penghitungan kerugian perekonomian negara dan menilai jaksa perlu membuktikan kerugian itu belum diperhitungkan dalam perkara pidana Surya Darmadi sebagai individu.
Penting diingat, angka Rp81,8 triliun itu masih berupa tuntutan jaksa, bukan putusan pengadilan. Majelis hakim masih harus memeriksa tuntutan jaksa dan pembelaan para terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.