Nama Febrie Adriansyah menjadi salah satu kata kunci paling banyak dicari di Google Indonesia pada Kamis (19/11/2026). Pemicunya adalah sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu, yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (18/11/2026).
Febrie menjadi terdakwa bersama Don Ritto, seorang pengacara, dan Nurman Herin, Komisaris PT Koin Money Changer. Dakwaan terhadap ketiganya dibacakan pada sidang perdana Rabu (7/10/2026) lalu.
Ia didakwa memeras pengusaha Tan Kian sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar, terkait penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Pemerasan itu diduga dilakukan melalui perantara Ferry Yanto Hongkiriwang.
Selain pemerasan, Febrie didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total penerimaan yang didakwakan sebesar Rp346,7 miliar dan 440.990 dolar AS, selama periode 2020 hingga Juli 2026.
Apa yang Dikatakan Febrie di Sidang 18 November?
Dalam sidang Rabu (18/11/2026), Febrie menyebut sudah ada 23 saksi yang diperiksa, namun menurutnya belum ditemukan bukti aliran dana kepadanya. Ia mengaku tidak mengenal sebagian besar saksi dan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka.
Febrie juga mempertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka dan menyebut ada dugaan pengawasan terhadap dirinya sejak 2024. Dua hari sebelumnya, pada Senin (16/11/2026), tim kuasa hukumnya yang dipimpin Patra M. Zen menilai keterangan 18 saksi yang telah diperiksa belum membuktikan dakwaan.
Sejumlah transaksi menjadi sorotan persidangan, antara lain uang Rp60 miliar, tanah di Cilincing Jakarta Utara senilai Rp77 miliar, serta tanah dan bangunan hotel di Bali.
Dugaan Penyadapan dan Asas Praduga Tak Bersalah
Dalam kesempatan yang sama, Febrie menyayangkan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Kejaksaan Agung. Ia menilai saling sadap antar-aparat penegak hukum merupakan persoalan serius dan berharap kolaborasi antarlembaga dapat membaik.
Penting untuk dicatat, seluruh dakwaan masih harus dibuktikan di persidangan. Penilaian bahwa dakwaan belum terbukti adalah klaim dari tim kuasa hukum, bukan kesimpulan majelis hakim. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
