Kata kunci "Kepolisian Negara Republik Indonesia" melonjak di pencarian Google pada Rabu (18/11/2026) hingga Kamis pagi. Ada tiga kabar yang membuat Polri ramai dibicarakan: perluasan program POLIRAN, aksi dukungan untuk Kapolri, dan penertiban tambang.
Kabar pertama adalah program Polisi Peduli Pengangguran atau POLIRAN yang diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan. Program ini memprioritaskan korban PHK, penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda, dengan Bhabinkamtibmas sebagai penghubung ke perusahaan dan lembaga pelatihan vokasi.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin menjelaskan pada Rabu (18/11/2026) bahwa Polri hadir sebagai fasilitator. Polri membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, bersama pemda, Disnaker, BLK, dan dunia usaha.
Latar program ini adalah angka pengangguran yang masih besar: sekitar 7,3 juta pengangguran terbuka dan 12,8 juta setengah pengangguran di tingkat nasional.
Aksi Damai 350 Massa di Mabes Polri
Kabar kedua datang dari Mabes Polri pada hari yang sama. Sekitar 350 massa dari BPI KPNPA RI, Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi menggelar aksi damai mendukung kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan program 100 hari Kapolri, termasuk POLIRAN.
Ketua Umum BPI KPNPA RI TB Rahmad Sukendar menyoroti empat persoalan yang menjadi perhatian mereka, yakni premanisme, narkotika, judi online, dan dugaan mafia pangan.
Penertiban IUP dan Kerja Sama Lawan Hoaks
Kabar ketiga berkaitan dengan penertiban tambang. Pada Selasa (17/11/2026), Kapolri Suyudi menyiapkan Bareskrim dan Baintelkam untuk mendata serta memetakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi prioritas penertiban. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada 14 November 2026 agar minimal 70 persen hasil IUP dinikmati negara.
Pada hari yang sama, Kapolri bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan di Gedung Rupatama Mabes Polri. Keduanya sepakat memperkuat kolaborasi komunikasi publik program pemerintah dan penanganan hoaks di ruang digital.
