Mobil listrik memang tidak mengeluarkan asap knalpot, tetapi pertanyaannya kini bergeser ke belakang layar: dari mana mineralnya ditambang, energi apa yang dipakai mengolahnya, dan siapa yang menanggung dampaknya?
Itulah inti desakan yang mengemuka di Indonesia. Industri kendaraan listrik dituntut menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai pasok, mulai dari penambangan mineral kritis, pengolahan bahan baku, hingga produksi baterai.
Klaim Hijau yang Diuji dari Hulu
Elektrifikasi selama ini dipandang sebagai solusi menekan emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi energi transportasi. Namun manfaat itu dinilai tidak cukup hanya diukur dari berkurangnya emisi gas buang saat kendaraan digunakan. Proses produksi, sumber energi, dan dampak sosial-lingkungan di sepanjang rantai pasok ikut menentukan.
Communications Officer Satya Bumi, Tamimah Ashilah, menyebut transisi menuju kendaraan listrik semestinya tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi. Di sela Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS), ia mengatakan proses pembangunan industri harus berlangsung bersih, transparan, dan berkeadilan.
Kalimatnya tajam: pembangunan fasilitas produksi energi baru yang mengabaikan hal tersebut adalah greenwashing. Bersih dan adil, menurut Tamimah, berarti rantai pasok yang minim kerusakan lingkungan, transparan, dan menghormati hak masyarakat.
Empat Wilayah dalam Sorotan
Mineral kritis seperti nikel dan kobalt menjadi bahan penting baterai kendaraan listrik, tetapi aktivitas pertambangan dan pengolahannya di sejumlah wilayah dilaporkan memicu pencemaran, konflik agraria, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat. Wilayah yang disorot meliputi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara.
Kondisi itu menunjukkan pengembangan industri kendaraan listrik perlu disertai pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan.
