Klub-klub besar seperti Persebaya dan Persib tidak akan mau terlibat dalam politik. Begitu penilaian Suko Widodo, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), yang menyebut kemandirian finansial sebagai benteng utama mereka.
"Cuma klub besar, seperti Persebaya, Persib, dan lainnya, menurut saya takkan mau terlibat dalam politik. Mereka sudah mandiri, jadi tak memerlukan dukungan parpol dan tak mau mendukung politik tertentu. Klub yang sudah mandiri, terutama secara finansial, pasti tidak mau," kata Suko.
Modal Persebaya: Sejarah, Bonek, dan Kemandirian
Persebaya dinilai punya posisi kuat untuk menjaga independensi. Sejarah panjang klub, fanatisme Bonek, dan kemandirian finansial membuat Bajul Ijo tidak mudah diarahkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu.
Suko mengakui sepak bola memang punya nilai politik. "Sepak bola pasti memiliki nilai politik karena memiliki basis massa yang besar. Olahraga ini mempertemukan massa dalam jumlah besar dan relatif terorganisasi melalui klub, komunitas, suporter, dan jaringan lokal," ujarnya.
Mobilisasi, Bukan Jaminan Elektoral
Meski begitu, Suko menegaskan nilai itu tidak sama dengan jaminan suara. "Suporter bisa sangat loyal kepada klub, tetapi memiliki pilihan politik yang berbeda. Jadi, nilai politik sepak bola lebih tepat dipahami sebagai potensi mobilisasi dan kedekatan sosial, bukan jaminan elektoral," katanya.
"Suporter pastilah ada yang secara alamiah terganggu jika klubnya dijadikan alat politik," lanjut Suko.
Ia juga menyinggung keberadaan Garudayaksa di Super League 2026/2027 serta De Red FC dan Banteng Jatim FC di kasta kedua dan ketiga yang disebut punya kaitan dengan lingkaran politik. Suko memperingatkan, menjadikan klub sebagai proyek pencitraan atau kendaraan politik praktis bisa menjadi bumerang dan mengikis kepercayaan suporter.