⌂ Beranda › Tren › Kenapa Merica Bubuk RI Disita Taiwan padahal Bebas Dijual di Indonesia? Ini Penjelasannya
Tren

Kenapa Merica Bubuk RI Disita Taiwan padahal Bebas Dijual di Indonesia? Ini Penjelasannya

Kenapa Merica Bubuk RI Disita Taiwan padahal Bebas Dijual di Indonesia? Ini Penjelasannya
makanan • healty-mom/unplash
A A Ukuran Teks16px

Sebanyak 24 kilogram merica bubuk asal Indonesia disita TFDA Taiwan, sementara produk yang sama bebas beredar di Indonesia — jawabannya ada pada perbedaan batas residu antarnegara.

Penyitaan oleh Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) itu dipicu temuan residu pestisida di atas batas Taiwan: fipronil 0,003 ppm dari ambang 0,002 ppm, dan satu bahan aktif lain 0,07 ppm dari ambang 0,05 ppm.

Pelanggaran dikaitkan dengan Pasal 15 ayat 1 poin 5 Undang-Undang Manajemen Keamanan dan Sanitasi Pangan Taiwan, dan TFDA akan memutuskan produk itu dikembalikan atau dimusnahkan.

Setiap Negara Punya "Penggaris" Sendiri

Istilah kuncinya adalah batas maksimum residu, disingkat MRL. Angka ini tidak seragam di seluruh dunia karena tiap negara menetapkannya berdasarkan penilaian risiko kesehatan, pola konsumsi, dan kebijakan perlindungan pangannya masing-masing.

MRL Indonesia mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 dan peraturan BPOM tentang pangan olahan, selaras dengan Codex Alimentarius dari FAO/WHO. Jika bahan aktif belum punya MRL spesifik untuk komoditas tertentu, berlaku batas seragam umumnya 0,01 mg/kg (ppm).

Lulus BPOM, Belum Tentu Lulus Taiwan

Produk yang telah lulus evaluasi keamanan, mutu, dan gizi BPOM dapat beredar bebas di Indonesia. Bahkan saat otoritas asing melaporkan penahanan, BPOM tidak serta-merta menarik produknya.

BPOM justru menelusuri kasusnya, mengaudit fasilitas produksi, dan menguji ulang sampel untuk memeriksa apakah produk melampaui MRL nasional Indonesia.

Kesimpulannya sederhana: produk yang sama bisa sah di Indonesia tetapi tidak patuh aturan di Taiwan, karena standar residu yang diberlakukan kedua negara berbeda.

Tiga Hal yang Membuatnya Masuk Akal

Pertama, MRL disusun dari penilaian risiko dan pola konsumsi tiap negara — dua negara bisa sampai pada angka yang berbeda untuk zat yang sama. Kedua, Indonesia memiliki rujukan resminya sendiri lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 dan aturan BPOM yang selaras dengan Codex Alimentarius FAO/WHO. Ketiga, penahanan di luar negeri tidak otomatis memicu penarikan di dalam negeri.

Respons BPOM atas laporan semacam ini adalah penelusuran, audit fasilitas produksi, dan uji ulang sampel terhadap MRL nasional. Hanya bila produk terbukti melampaui batas Indonesia, statusnya di pasar domestik berubah.

Jadi viralnya penyitaan 24 kilogram merica bubuk ini bukan cerita tentang produk yang "berbahaya", melainkan tentang dua sistem standar yang kebetulan tidak sejajar.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru