Merica bubuk Ladaku asal Indonesia disita otoritas pangan Taiwan karena residu pestisida yang ditemukan melebihi batas toleransi — berikut rincian temuannya.
Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) menyebut Ladaku dalam pernyataan resminya pada Selasa, 17 November 2026. Produk merica bubuk kemasan asal Indonesia itu dinyatakan bermasalah setelah pemeriksaan residu dilakukan.
Seberapa Besar Kelebihannya?
Ada dua temuan yang dicatat. Pertama, residu fipronil sebesar 0,003 ppm, sedangkan ambang yang diizinkan hanya 0,002 ppm. Kedua, satu bahan aktif lain terdeteksi sebesar 0,07 ppm, di atas ambang 0,05 ppm.
Selisihnya memang terlihat kecil dalam angka, tetapi dalam aturan keamanan pangan, kelebihan di atas ambang toleransi sudah cukup untuk dinyatakan sebagai pelanggaran.
Aturan yang Dilanggar
TFDA mengaitkan kasus ini dengan Pasal 15 ayat 1 poin 5 Undang-Undang Manajemen Keamanan dan Sanitasi Pangan Taiwan. Setelah penyitaan, otoritas akan menentukan produk dikembalikan atau dimusnahkan sesuai ketentuan.
Informasi ini menyebar luas setelah diunggah akun Instagram @undercover.id pada 19 November 2026, yang memuat ambang residu yang diizinkan TFDA.
Yang masih ditunggu: pernyataan resmi dari produsen Ladaku. Hingga kini, pihak produsen belum menanggapi temuan TFDA tersebut secara terbuka.
Apa Langkah Berikutnya?
Setelah penyitaan, bola ada di tangan TFDA. Sesuai ketentuan yang dikutip, otoritas pangan Taiwan itu akan memutuskan satu dari dua opsi: produk dikembalikan, atau produk dimusnahkan.
Di dalam negeri, perhatian warganet bermula dari unggahan akun Instagram @undercover.id pada 19 November 2026 yang membagikan rincian kasus ini, termasuk ambang residu yang diizinkan TFDA. Dari unggahan itulah nama Ladaku ramai dibicarakan.
Pelajaran soal Standar Negara Tujuan
Kasus ini menunjukkan produk pangan yang masuk ke pasar luar negeri harus tunduk pada standar negara tujuan. Dua temuan residu — fipronil dan satu bahan aktif lain — yang masing-masing hanya sedikit di atas ambang sudah cukup untuk membuat produk merica bubuk ini ditahan otoritas setempat.
Selama produsen belum buka suara, publik hanya bisa berpegang pada pernyataan resmi TFDA tertanggal 17 November 2026 sebagai rujukan utama perkembangan kasus ini.
Satu hal yang pasti, penyitaan ini tercatat sebagai pelanggaran Pasal 15 ayat 1 poin 5 Undang-Undang Manajemen Keamanan dan Sanitasi Pangan Taiwan. Keputusan akhir atas produk — dikembalikan atau dimusnahkan — sepenuhnya berada di tangan TFDA sesuai aturan yang berlaku di sana.