Nama Badan Gizi Nasional (BGN) ramai dicari setelah puluhan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendirikan tenda dan menginap di depan kantor BGN di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Senin (16/11/2026). Aksi itu menjadi sorotan karena menyangkut nasib ribuan relawan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Jadi, apa yang sebenarnya diprotes? Pangkal persoalannya adalah Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026. Aturan ini mengubah skema pembiayaan operasional dapur SPPG menjadi berdasarkan jumlah penerima manfaat, dengan pagu maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Insentif tetap dapur yang semula Rp6 juta per hari diubah menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. Biaya kendaraan distribusi yang sebelumnya ditanggung pusat kini dibebankan kepada mitra. Jumlah relawan pun dipangkas: dapur dengan penerima manfaat di bawah 1.500 orang hanya boleh mempekerjakan 15 relawan, dari sebelumnya 47 orang.
Dampaknya ke Relawan
Pemangkasan itu berdampak langsung ke penghasilan relawan. Di sejumlah dapur, relawan kini bekerja dengan sistem giliran sekitar 12 hari dalam sebulan, sehingga pendapatannya turun ke kisaran Rp1,2 juta per bulan. Padahal upah minimum regional di Jawa Barat berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan.
Di Ponorogo, honor relawan di beberapa dapur hanya berkisar Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per hari. Pengelola dapur mengaku harus menombok dari pendapatan sewa dapur untuk menambah upah pekerja, karena relawan tidak mau dikurangi jumlahnya.
Tuntutan Para Mitra
Para mitra mendesak BGN kembali menggunakan petunjuk teknis pertama atau mengganti rugi nilai investasi yang sudah dikeluarkan. Mereka juga menuntut pencabutan SK 63551 dan meminta ditemui langsung oleh Kepala BGN Sudaryono.
Mitra di wilayah 3T membawa keluhan tambahan: dana pembangunan dapur belum dibayarkan setelah lebih dari satu tahun. Rata-rata biaya pembangunan satu unit dapur mencapai Rp1,5 miliar, dan di Papua bisa mencapai Rp3 miliar, menurut Ketua Umum APGI 3T Herwil Junaidi Harefa.
Aksi serupa juga terjadi di Senayan. Pada Senin (16/11/2026), puluhan mitra dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI dan diterima Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan keluhan atas kebijakan baru BGN tersebut.
Massa aksi di depan kantor BGN menyatakan akan bertahan sampai ditemui Kepala BGN. Aksi perkemahan itu telah diberitahukan kepada Polda Metro Jaya dan BGN, dan direncanakan berlangsung hingga Jumat mendatang.