⌂ Beranda › Tren › Kenapa Komjen Hendro Pandowo Trending: Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Hari Ini
Tren

Kenapa Komjen Hendro Pandowo Trending: Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Hari Ini

Kenapa Komjen Hendro Pandowo Trending: Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Hari Ini
Komjen Pol Hendro Pandowo saat memimpin apel. Foto: Warta Bangka
A A Ukuran Teks16px

Kenapa Komjen Hendro Pandowo trending? Perwira tinggi Polri itu memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang digelar hari ini, Selasa, 17 November 2026, di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Sidang ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Jadwal sidang diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Senin, 16 November 2026, di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok. Ia menegaskan pelaksanaan sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.

Komjen Pol Hendro Pandowo bertindak sebagai ketua komisi merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan selaku wakil ketua komisi merangkap anggota. Agus saat ini menjabat Asisten Logistik (Aslog) Polri. Tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

Apa yang Disangkakan kepada Eko Hadi?

Eko Hadi merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Ia diduga memberi perintah menyadap sekaligus menyetujui penghapusan file hasil sadapan.

Dugaan itu berkaitan dengan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat Eko Hadi menjabat kepala bagian tersebut maupun ketika menjadi pelaksana tugasnya. Berkas pidana kasus ini kini disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dugaan pelanggarannya meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru