Klinik Desa/Kelurahan Merah Putih tidak harus punya dokter. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025, tenaga minimumnya cukup perawat, bidan, dan kader kesehatan.
Kehadiran klinik di bawah naungan koperasi desa ini dimaksudkan memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga pelosok. Klinik juga direncanakan bermitra dengan BPJS Kesehatan dan melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Komposisi Tenaga dan Peran Puskesmas
Untuk layanan dasar, komposisi minimumnya adalah satu perawat, satu bidan, dan dua kader kesehatan. Perawat dan bidan diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) serta Surat Izin Praktik (SIP), dengan kebutuhan SIP dikaitkan pada Puskesmas sebagai bagian jejaring layanan. Tenaga tambahan dapat dihadirkan mengikuti layanan pengembangan yang dibuka tiap klinik.
Sebagai pengganti kehadiran fisik dokter, konsultasi disediakan melalui telemedicine. Pasien di desa tetap bisa menjangkau dokter tanpa harus bepergian jauh.
Kendala di Lapangan
Rencana itu tidak lepas dari tantangan. Kualitas sinyal dan cakupan internet di pedesaan belum merata, sehingga telemedicine mungkin tidak selalu berjalan lancar. Persebaran tenaga kesehatan pun belum ideal; sebagian fasilitas daerah masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan.
Ada pula kekhawatiran mengenai posisi klinik terhadap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Apabila tenaga yang terbatas ditarik ke klinik baru, layanan fasilitas lama dikhawatirkan melemah.
Soal Biaya dan Risiko Orientasi Bisnis
Klinik yang lolos kualifikasi FKTP akan menerima pembayaran melalui mekanisme JKN. Namun sebagai bagian dari ekosistem koperasi, biaya operasionalnya tetap membutuhkan perencanaan yang jelas.
Dua sisi klinik ini juga menjadi sorotan: layanan dasar terkait pelayanan publik dan jejaring Puskesmas di satu sisi, serta layanan pengembangan yang dapat menjadi bisnis berbayar koperasi di sisi lain. Tanpa pengelolaan yang tepat, fokus keuntungan bisa menggeser layanan menjadi sekadar penjualan produk dan jasa, jauh dari tujuan kesehatan publik yang kini menekankan imunisasi dan skrining.
Lantaran itu, pendirian klinik baru idealnya di dalam sistem yang sudah ada, diawali pemetaan kebutuhan daerah, ketersediaan tenaga kesehatan, kondisi Puskesmas, akses transportasi, dan kesiapan jaringan komunikasi.
Satu hal yang membuat aturan ini menarik perhatian adalah perubahan cara pandang terhadap layanan dasar di desa. Kehadiran dokter tidak lagi dijadikan syarat mutlak pembukaan klinik; sebagai gantinya, perawat, bidan, dan kader menjadi tulang punggung layanan, sementara dokter dihadirkan secara daring bila diperlukan. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada kedisiplinan menjalankan standar tenaga dan izin praktik yang telah ditetapkan dalam Kepmenkes tersebut.
