Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya menjawab perdebatan panjang soal vape: lewat Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, rokok elektrik dinyatakan haram untuk dikonsumsi, diperjualbelikan, dan diproduksi.
Fatwa dari Komisi Fatwa MUI itu ditandatangani pada 6 November 2026 oleh KH Asrorun Niam Sholeh selaku Ketua Komisi Fatwa dan KH Miftahul Huda selaku Sekretaris Komisi Fatwa. Cakupannya luas, dari perangkat vape, cairan e-liquid, produk sejenis iqos, sampai bahan-bahan penyusun produknya.
Mengapa Diharamkan?
Jawabannya bertumpu pada aspek kesehatan. Produk vape dinilai bisa mengandung nikotin serta zat adiktif dan berbahaya lainnya. Dalam prosesnya, Komisi Fatwa mengutip berbagai kajian kesehatan termasuk riset universitas mengenai risiko pada anak, remaja, dewasa, dan ibu hamil.
Angka dari Kementerian Kesehatan memperkuat kekhawatiran tersebut. Penggunaan rokok elektrik di kelompok usia 10–18 tahun meningkat tajam, dari 0,52 persen pada 2016 menjadi 2,42 persen pada 2018. Adapun cairan vape umumnya mengandung bahan seperti propilen glikol dan gliserin nabati, dan sebagian formulasi dapat menghasilkan formaldehida.
Soal Sertifikat Halal
MUI menegaskan produk vape tidak pernah memiliki sertifikat halal MUI. Bila ditemukan kandungan babi atau bahan haram lainnya dalam sebuah produk, statusnya haram. Pelaku industri diminta menyampaikan kandungan produk secara jujur dan terbuka kepada konsumen.
MUI juga menekankan bahwa hukum haram dalam fatwa ini tidak bergantung pada penentuan label halal. Produk yang sebelumnya berlabel halal pun tidak mengubah ketetapan tersebut.
Regulasi Diminta Segera Menyusul
Fatwa ini disertai desakan agar pemerintah membuat regulasi yang jelas, memperkuat edukasi bahaya vape di masyarakat, dan menertibkan industrinya. Dengan fatwa ini, umat Islam kini memiliki pedoman tegas soal vape, sementara pemerintah didorong menerjemahkannya ke dalam kebijakan kesehatan yang lebih kuat.
Berlaku untuk Seluruh Rantai Produk
Satu hal yang membuat fatwa ini terasa tegas adalah rantai produk yang ikut diatur. Larangannya tidak hanya menyasar pengguna akhir, tetapi juga aktivitas membeli, menjual, dan memproduksi, hingga bahan-bahan penyusun produk vape itu sendiri. Perangkat sejenis iqos pun masuk dalam cakupan yang sama dengan rokok elektrik biasa.
Di sisi lain, pelaku usaha diminta bersikap transparan. Merek diminta menyampaikan kandungan produknya secara jujur dan terbuka, sementara ketentuan tentang bahan haram seperti kandungan babi ditegaskan kembali. Kombinasi antara ketetapan hukum, desakan regulasi, dan tuntutan transparansi industri inilah yang menjadi pesan utuh Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
